KENDARI – Kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi Indonesia menguat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan pemerintah dinilai kian menjauh dari semangat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Salah satu pemuda asal Sulawesi Tenggara, Wawan Soneangkano, menilai demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah bangsa justru terasa semakin jauh dari cita-cita reformasi,” katanya.
Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disebut mempersempit ruang demokrasi. Suara masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis kerap tidak diakomodasi secara terbuka.
Dalam beberapa kasus, kritik yang disampaikan justru dihadapkan pada tekanan yang mengarah pada pembungkaman halus. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kritik tidak lagi dipandang sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.
Wawan juga menyoroti program-program yang diklaim pro-rakyat namun minim transparansi dan partisipasi publik.
“Program-program itu lebih menyerupai proyek kekuasaan daripada solusi nyata,” ujarnya.
Ia mempertanyakan, “Sebenarnya, Presiden mengeluarkan program ini untuk rakyat, atau untuk segelintir kepentingan para elite politik?”
Lebih mengkhawatirkan lagi, kritik kini seperti menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
“Suara-suara yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pelan-pelan disisihkan. Tidak selalu dengan cara kasar, tetapi cukup efektif untuk membuat orang berpikir dua kali sebelum bersuara. Ini bukan lagi negara demokrasi yang sehat, tapi tanda-tanda demokrasi yang mulai dikendalikan dengan kekuasaan,” kata alumni Universitas Halu Oleo itu.
Wawan menambahkan, kekuasaan di era kepemimpinan Prabowo Subianto tampak semakin terkonsentrasi. Lembaga yang seharusnya menjadi pengimbang justru terlihat kehilangan tajinya. Fungsi kontrol melemah, sementara keputusan-keputusan besar berjalan tanpa pengawasan yang kuat.
“Ini adalah jalan cepat menuju penyalahgunaan kekuasaan atau kehancuran negara Indonesia,” tegasnya.
Menurut Wawan, politik hari ini terasa semakin transaksional. Dukungan tidak lagi dibangun atas dasar gagasan, melainkan kepentingan.
“Rakyat hanya menjadi angka dalam perhitungan politik, bukan subjek yang benar-benar diperjuangkan,” ucapnya.
Ia menegaskan, pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan peringatan untuk Istana agar kekuasaan dapat berbenah.
“Kita tidak ingin negara demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita hancur dalam satu malam karena ego kekuasaan dan kepentingan pribadi,” katanya.
Wawan mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, era kepemimpinan Prabowo hanya akan meninggalkan catatan buruk.
“Yang akan hilang bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika kepercayaan itu runtuh, yang tersisa hanyalah jarak—antara pemerintah dan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis bernama Andrie Yunus.
“Ini bukan kali pertama terjadi pada aktivis. Kalau negara tidak melakukan penindakan serius, saya yakin pasti akan terjadi lagi. Saya anggap ini bagian dari kriminalisasi dan pembungkaman hak kebebasan berdemokrasi,” kata Wawan.
Selain itu, Ia juga mengkritik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya tidak proporsional.
“Saya menduga program ini hanya upaya para elite politik untuk mengelabui rakyat dari tindakan korupsi uang negara. Pengungkapan harus benar-benar transparan. Siapa dalangnya dan apa motifnya? Sampai di mana keberhasilan Prabowo terhadap program MBG ini, dan sudah berapa besar dampak positifnya untuk rakyat Indonesia?” pungkasnya.(red)
