KENDARI – Ratusan nelayan berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlamat di Jalan Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Kamis, 5 Februari 2026.
Nelayan tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nelayan Kota Kendari ini meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka merealisasikan janji kampanyenya yakni memberikan kesejahteraan terhadap nelayan.
Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Kota, Joko Priono mengatakan nelayan di Kota Kendari saat ini diperhadapkan dengan masalah penerbitan Surat Laik Operasi (SLO).
Banyak nelayan yang berhenti melaut lantaran belum memperoleh SLO. Sementara untuk memperoleh SLO kata, Joko, masing-masing nelayan diwajibkan memasang Vessel Monitoring System (VMS) di kapal mereka.
VMS merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi pemantauan berbasis satelit untuk melacak posisi dan aktivitas secara real-time.
Joko bilang, pengadaan VMS tersebut telah diusulkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Kendari kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan akan dibagikan kepada para nelayan secara gratis. Namun hingga saat ini, usulan itu belum terealisasi.
“Sembari menunggu itu, harapan kami Gubernur Sultra untuk bertandang ke PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kendari untuk menyampaikan SLO para nelayan segera diterbitkan biar bisa melaut tanpa VMS belum terpasang,” ujar Joko di Kantor Gubernur Sultra.
Karena VMS menjadi persyaratan wajib dalam penerbitan SLO, sehingga beberapa nelayan saat ini terpaksa harus menggunakan uang pribadi untuk membeli VMS tersebut dengan harga kisaran Rp 9 hingga 13 juta.
Yang lebih memberatkan lagi, setelah nelayan membeli alat VMS tersebut, mereka memiliki untuk membayar pajak tahunan yang mencapai jutaan rupiah.
“Ketika mereka sudah membeli kepada perusahaan pemenang tender, yang beratnya karena dia (nelayan) harus bayar pajak pertahunnya kisaran Rp 4-5 juta,” kata Joko.
Himpunan Mahasiswa Nelayan Kota Kendari mendesak agar Gubernur Andi Sumangerukka mengambil sikap agar pengadaan VMS segera terealisasi.
“Pemerintah (Daerah) berkoordinasi dengan pusat untuk mempercepat pengadaan VMS secara gratis,” kata Joko.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sultra, La Ode Fasikin, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para nelayan dengan bertemu langsung dengan PSDKP Kendari.
“Nanti kami fasilitasi (pertemuan) dengan Syabandar dan PSDKP di PPS (Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari),” kata La Ode Fasikin saat menemui pendemo di Kantor Gubernur Sultra. (lin)
