Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 4 Agu 2025 16:02 WITA ·

99,72 Hektar Tanpa Perizinan: PT ANM Wajib Menyelesaikan Denda Administratif PNPB PPKH


 Ilustrasi denda. sumber: kompas.com Perbesar

Ilustrasi denda. sumber: kompas.com

KONAWE UTARA – PT Andi Nurhadi Mandiri (ANM) yang beroperasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, diwajibkan menyelesaikan denda administratif PNPB PPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.359/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2021 tentang penetapan data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Perusahaan ini merupakan salah satu dari 51 perusahaan yang harus menyelesaikan denda administratif PNPB PPKH. PT ANM dikenakan sanksi administratif karena terdapat luasan indikatif areal terbuka kurang lebih 99,72 hektar di kawasan hutan tanpa perizinan.

Pasal 110 B yang dikenakan kepada PT ANM menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (II huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. Penghentian sementara kegiatan usaha; b. Pembayaran denda administratif; dan/atau c. Paksaan pemerintah.”

Pemerintah telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Satgas ini akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan dan diketuai oleh Menteri Pertahanan, dengan wakil dari Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri.

Dengan adanya Perpres tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menertibkan kawasan hutan dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya mematuhi peraturan yang berlaku.

PT ANM diharapkan dapat menyelesaikan denda administratif PNPB PPKH dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi lebih lanjut.(red)

Artikel ini telah dibaca 148 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Daripada Saya Malu, Mending Saya Bunuh Kamu: Kepala SDN 2 Tiworo Selatan Ancam Wartawan

17 November 2026 - 22:12 WITA

Warga Gagalkan Dugaan Pencurian Sapi di Konut, Seekor Ternak Ditemukan Mati dalam Mobil

17 November 2026 - 13:58 WITA

Tiga Pria Diduga Komplotan Curanmor Dibekuk di Konut, Lima Motor Hasil Curian Disita

17 November 2026 - 11:00 WITA

Terpidana Kasus Surat Palsu di Bombana Wafat Sehari Jelang Eksekusi, Kejari Tunggu Akta Kematian

17 November 2026 - 10:54 WITA

Polisi Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Asera Konut, Wanita 32 Tahun Diciduk dengan 11 Sachet Sabu

14 November 2026 - 10:22 WITA

PT Erianti Mandiri Sejahtera Beri Klarifikasi Terkait Isu Solar di Kolono Timur

13 November 2026 - 16:56 WITA

Trending di Hukrim