Menu

Mode Gelap
Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan! Diduga Lakukan Pengrusakan dan Penyerobotan, Warga Desa Tapuhaka Dipolisikan Truck Pengangkut Ore Nikel Milik PT Karyatama Konawe Utara Terbalik

Nasional · 25 Mei 2024 21:13 WITA ·

Konsep Kearifan Lokal Penting untuk Demokrasi Lingkungan Inklusif


 Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, saat mengikuti forum SEAPAC di Denpasar. Foto: Istimewa Perbesar

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, saat mengikuti forum SEAPAC di Denpasar. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, DENPASAR – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan pentingnya peran kearifan lokal dalam menjaga lingkungan di Indonesia. Menurut Putu, konsep-konsep tradisional, seperti Tri Hita Karana dari Bali, dapat menjadi contoh nyata dalam upaya melestarikan lingkungan.

“Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang sangat relevan dalam konteks pelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah Tri Hita Karana dari Bali, yang mengajarkan hubungan harmonis antara alam, manusia, dan Sang Pencipta,” ujar Putu kepada sejumlah awak media usai forum SEAPAC di Denpasar, Bali, Rabu, 22 Mei 2024.

Putu menilai bahwa implementasi dari konsep-konsep seperti Tri Hita Karana dapat membantu dalam mengembangkan demokrasi lingkungan yang inklusif.

“Environmental democracy atau demokrasi lingkungan harus diutamakan agar berbagai pihak bisa terlibat. Ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil yang seringkali terdampak langsung oleh kebijakan lingkungan,” lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Putu juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk hutan adat dan hutan spiritual.

“Kita harus memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan lingkungan. Ini termasuk pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Putu juga menyinggung isu korupsi yang berdampak negatif pada lingkungan. “Korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang kita buat harus memperhatikan aspek antikorupsi agar kebijakan lingkungan dapat berjalan efektif,” tegasnya.

Sebagai penutup, Putu menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembuatan regulasi yang mendukung demokrasi lingkungan di Indonesia.

“Meskipun parlemen belum maksimal dalam mengatur dan membuat regulasi terkait demokrasi lingkungan, kami berkomitmen untuk mempercepat proses ini. Regulasi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi lingkungan dapat terwujud dengan baik di Indonesia,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan adil.(dpr/hsn)

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, APDESI Sultra Dukung MoU Kementerian Pertanian dan Pemerintah Desa

6 November 2024 - 20:37 WITA

KPAI Kunjungi SDN 4 Baito Pastikan Hak Pendidikan Anak Korban Dugaan Penganiayaan Terjamin

26 Oktober 2024 - 10:24 WITA

Soal Dugaan Penganiyaan Anak oleh Oknum Guru di Konsel, Ini Lima Kesimpulan KPAI

26 Oktober 2024 - 00:07 WITA

Respon Kasus Supriyani, KPAI Tegaskan Hak-hak Anak Harus Diprioritaskan

25 Oktober 2024 - 17:00 WITA

Dirjen HAM: Kesehatan Mental Adalah Hak Asasi, Bukan Sekadar Isu Medis

14 Oktober 2024 - 19:33 WITA

Ridwan Bae Ingin Lanjutkan Proyek Strategis di Sultra

2 Oktober 2024 - 11:46 WITA

Trending di Nasional