PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – DPP Partai Golkar instruksikan Bakal Calon (Balon) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Tina Nur Alam (TNA) melakukan komunikasi dengan partai politik untuk mencari calon wakil gubernur.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Wilayah Kepulauan DPD I Partai Golkar Sultra, Abu Hassan. Ia menyampaikan perintah itu, usai DPP Partai Golkar mengeluarkan surat instruksi untuk Balon Gubernur Tina Nur Alam tertanggal 17 Juli 2024.
“DPP Golkar menginstruksikan Ibu Tina untuk berkomunikasi dengan partai lain, serta komunikasi dengan Partai Golkar secara struktural mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai DPP,” kata dia, Kamis, 17 Juli 2024.
Mantan Bupati Buton Utara (Butur) ini mengatakan surat instruksi ini serupa dengan surat tugas. Olehnya itu, Tina Nur Alam mesti menjalankan apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan DPP Partai Golkar untuk mendapatkan surat keputusan (SK) dalam bentuk B1 KWK.
Dimana dijelaskannya, format B1 KWK merupakan instrumen yang memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan pendaftaran calon dan calon wakil di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.
“Kalau instruksi itu, bisa saja diganti, bisa berubah tidak punya dasar hukum yang kuat. Surat tugas/instruksi bisa juga diberikan lebih dari satu orang, nanti DPP yang mengevaluasi,” ungkap Abu Hassan.
Terlepas dari surat instruksi DPP Partai Golkar yang mesti dipatuhi dan diikuti seluruh elemen pengurus, lanjut Abu Hassan bahwa sebenarnya Partai Golkar baik dijajaran pengurus provinsi maupun kabupaten/kota sepakat mengusulkan Ridwan Bae maju Pilgub Sultra, dan mendorong DPP mengutamakan kader.
Namun dalam pertemuan terakhir antara DPD I Partai Golkar dan DPD II Partai Golkar se-Sultra, walaupun bukan menjadi pokok pembahasan utama, menawarkan alternatif apabila yang diusung bukan kader dari Partai Golkar.
“Kalau bukan kader Golkar, wakilnya harus dari Golkar itu aspirasi dari 17 kabupaten/kota,” jelasnya.
Tetapi yang jelas, kader senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan bahwa pengurus di daerah tegak lurus dengan pengarahan Ketua DPP Partai Golkar dan Ketua Bappilu DPP Partai Golkar, bahwa dalam mengusung calon yang dikedepankan kader internal, dan dilihat secara saintifik atau hasil survei.
“Bappilu Provinsi menambahkan kriteria tambahan, kita memantau dinamika di lapangan, dan data historis figur yang berkaitan dengan prestasi, dedikasinya, loyalitas dan ketidaktercelaannya,” pungkasnya.(hsn)
