PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Pengadilan Negeri Kendari kembali menggelar sidang kasus dugaan penggelapan dana Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tunas Bangsa Mandiri terhadap tiga terdakwa yakni Irwan selaku ketua, Syarifuddin Sekretaris dan Junuddin Bendahara, pada Senin, 24 Juli 2023.
Agenda sidang ke-4 ini adalah meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Koperasi Iknatius Bona Sakti selaku Kepala Sub Bagian Advokasi dan Publikasi Hukum.
Persidangan tersebut juga dihadiri sejumlah buruh TKBM Pelabuhan Bungkutoko yang didampingi oleh beberapa Lembaga Eksternal yaitu DPD LIN Sultra dan DPW LSM GMBI Sultra. Kedatangan mereka ini untuk memberikan dukungan moril kepada tiga terdakwa yang sedang menjalani sidang.
Sejumlah petugas kepolisian juga hadir mengamankan jalannya proses persidangan.
Kuasa hukum terdakwa, Sudiami, S.H, Djumrin, S.H., dan Rahman Paulanin, S.H., dari kantor hukum Sudiami SH & Partner menilai bahwa dalam pemeriksaan saksi ahli tidak ada unsur-unsur penggelapan yang dilakukan oleh 3 terdakwa baik unsur subjektif maupun unsur objektif.
“Untuk itu kita berharap ke depan semoga putusan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan supremasi hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”, kata Sudiami usai persidangan.
“Karena tadi kita juga sudah melihat bahwa yang melakukan pelaporan ini bukan lagi pengurus atau anggota dan dia diduga sudah melakukan pemalsuan dokumen”, tambahnya.
Di tempat yang sama, Djumrin, S.H., mengungkapkan bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan dari Kementerian Koperasi yang kapasitasnya sebagai ahli dan pembina, ada 2 poin yang menguntungkan kliennya.
Pertama, penggelapan itu adalah data atau audit yang harus dikeluarkan oleh akuntan publik bukan bukan pengurus di dalam internal koperasi itu sendiri.
Kedua, ketika ada anggota yang sudah dipecat dan sah secara aturan itu tidak lagi berhak melakukan rapat apapun yang mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
“Jadi dua keterangan ahli tadi itu yang membuat kami pengacara bertiga berkeyakinan bahwa klien kami Insya Allah akan dapat keadilan yang seadil-adilnya dari Pengadilan Negeri Kendari”, ungkap Djumrin.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polresta Kendari yang diduga dilakukan oleh pelapor pada kasus ini.(**)
