Menu

Mode Gelap
Parah! Aktivitas Tambang PT Timah Diduga Cemari Laut di Kabaena Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan! Diduga Lakukan Pengrusakan dan Penyerobotan, Warga Desa Tapuhaka Dipolisikan

Daerah · 24 Sep 2024 23:50 WITA ·

Pelayanan Disdukcapil Mubar Dinilai Sangat Buruk


 La Ode Munir (30) warga Desa Lahaji mengamuk di Kantor Disdukcapil Mubar. Foto: Penafaktual.com
Perbesar

La Ode Munir (30) warga Desa Lahaji mengamuk di Kantor Disdukcapil Mubar. Foto: Penafaktual.com

PENAFAKTUAL.COM, MUNA BARAT – Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Muna Barat (Mubar) dinilai sangat buruk.

Betapa tidak, mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.

La Ode Munir (30) warga Desa Lahaji Kecamatan Napanokusambi mengaku sangat kecewa dengan kinerja buruk Disdukcapil Mubar. Pasalnya, sejak Juni hingga Selasa 24 September 2024, KTP orang tuanya yang dia urus belum juga tuntas.

“Sudah tiga bulan lebih saya urus KTP ibu saya. Tapi sampai saat ini belum juga terbit,” ungkap Munir kesal.

Ia mengaku, sudah empat kali mendatangi kantor Disdukcapil Mubar menanyakan KTP ibunya. Namun sampai saat ini KTP itu belum kunjung terbit. Sementara banyak warga lain yang mendapatkan KTP dalam waktu singkat (tiga hari).

“Saya heran kok yang lain bisa dilayani secara cepat. Sementara KTP Ibu saya sudah hampir setengah tahun belum juga diproses,”kata Munir seraya mengungkapkan bahwa jarak rumah kediamannya dengan kantor Disdukcapil sekitar 30 kilometer.

“KTP ini sangat dibutuhkan oleh ibu saya, untuk syarat penarikan dana pensiun di BRI setiap bulan,” ucapnya.

Terpisah, Aktifis Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (JARAKK) Muna Barat, La Ode Zulkifli Zailan menegaskan bahwa, Disdukcapil Mubar seharusnya memiliki standar pelayanan publik. Sehingga, masyarakat yang membutuhkan Pelayanan, mengetahui kepastian jangka waktu layanan sesuai kebutuhannya.

“Setiap warga negara, berhak mendapatkan pelayanan yang baik cepat efektif dan efisien,” tekannya.(hsn)

Artikel ini telah dibaca 289 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT PUM Bertanggungjawab atas Hak-hak Korban Kecelakaan Kerja

12 Februari 2025 - 23:05 WITA

Operasi Keselamatan Anoa 2025: Polda Sultra Lakukan Penindakan dan Teguran

12 Februari 2025 - 20:36 WITA

Melalui Program CSR, PT MCM dan PT TAS Bantu Pembangunan Masjid di Tondonggeu

12 Februari 2025 - 20:08 WITA

PT MCM dan PT TAS Bersihkan Jalan di Kelurahan Tondonggeu, Kemacetan Telah Terurai

12 Februari 2025 - 17:25 WITA

Jadi Penyabab Macaet, Aktivitas Hauling Perusahaan Tambang di Kendari Meresahkan

12 Februari 2025 - 12:07 WITA

Buntut Kecelakaan Kerja, DPW Pekat IB Sultra Minta Hentikan Aktivitas PT KDI

11 Februari 2025 - 23:09 WITA

Trending di Daerah