KENDARI – PT Daka Group, sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diwajibkan membayar denda administratif PNPB PPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023.
Keputusan tersebut dikeluarkan karena PT Daka Group belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Dalam SK tersebut, PT Daka Group dicantumkan dalam nomor urut 12 dengan luasan indikatif area terbuka di Kawasan Hutan Produksi (HPT) seluas 7,92 hektar.
PT Daka Group dikenakan Pasal 110 B yang mengatur tentang sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif tersebut berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.
Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini diketuai oleh Menteri Pertahanan dan akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan.
Dengan adanya Perpres tersebut, PT Daka Group harus siap menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Untuk diketahui, komposisi kepemilikan saham PT Daka Group dimiliki oleh Sahrin sebesar 97,5% dan Isra sebesar 2,5%. Sementara susunan direksi diisi oleh Komisaris Isra dan Direktur Sahrin.
