Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 11 Apr 2023 17:17 WITA ·

Kikila Bersikukuh Bantah Dugaan Pengrusakan yang Dituduhkan Pemrov Sultra


 Kikila Adi Kusuma (tengah) bersama dua kasus hukumnya Zion N Tambunan dan Ikbar. Foto: Husain Perbesar

Kikila Adi Kusuma (tengah) bersama dua kasus hukumnya Zion N Tambunan dan Ikbar. Foto: Husain

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kikila Adi Kusuma tetap bersikukuh menolak atau membantah tuduhan atau sangkaan melakukan pengrusakan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di lahan Eks Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.

“Pak Kikila Adi Kusuma tetap menolak terhadap tuduhan atau sangkaan melakukan pengrusakan bangunan yang dimiliki Pemrov”, kata Zion N Tambunan, S.H.,M.H selaku kuasa hukum Kikila Adi Kusuma usai memberikan keterangan tambahan terhadap Laporan polisi oleh Pemprov Sultra tahun 2013 lalu terkait dugaan pengrusakan bangunan yang dimiliki Pemprov.

Menurut Zion N Tambunan, berdasarkan pengakuan kliennya bangunan tersebut bukan milik Pemrov tetapi barang yang sudah selesai digunakan oleh pengguna hak pakai berasaskan sertifikat hak pakai nomor 18 tahun 1981.

Oleh karena itu, ahli waris atau pemilik tanah mengambil kembali tanah yang sudah dipinjamkan kepada SPG untuk dikelola kembali sebagaimana mestinya sebagai pemilik yang sebenarnya.

“Artinya pemilik tanah ini adalah Almarhum Ambo Dalle yang dimana sudah diwariskan kepada anak-anaknya terutama kepada klien kami untuk dipergunakan”, terang Zion.

Lebih lanjut Zion mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan kepala SPG pertama Abdul Muin yang sudah dijelaskan dalam BAP bahwasanya tanah tersebut hanya dipinjam untuk dipergunakan membangun Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Ketika nanti bangunan SPG sudah selesai digunakan maka tanah tersebut bisa lagi dipakai atau difungsikan lagi oleh pemilik tanah.

Olehnya itu, ia berharap kepada Pemprov Sultra agar bersikap adil untuk menilai dan juga mengambil keputusan terhadap masyarakatnya agar bisa memenuhi rasa keadilan.

“Karena di satu sisi kita ini bercermin masalah hak kepemilikan siapa sebenarnya yang memiliki tanah. Sedangkan Pemprov Sultra tidak memiliki sertifikat hak milik tetapi hanya memiliki sertifikat hak pakai”, ungkapnya.

Zion juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undangan-undang agraria ada batasan sertifikat hak pakai. Sementara sertifikasi hak pakai nomor 18 tahun 1981 adalah dipergunakan sepanjang penyelenggaraan pendidikan SPG.

“Sedangkan fakta fisik yang kita lihat di lapangan SPG yang diamanahkan dalam sertifikat hak pakai itu sudah tidak ada, berarti secara hukum sertifikat hak pakai itu sudah tidak berlaku lagi di atas tanah objek sengketa”, tukasnya.

Penulis: Husain

Artikel ini telah dibaca 98 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Sembilan Bara Energi Diduga Menambang Tanpa IUP di Konsel

18 Mei 2024 - 16:43 WITA

Merasa Tertekan, Saksi Tipikor Bandara Busel Cabut Keterangan dalam BAP

17 Mei 2024 - 21:45 WITA

Inisial B Diduga Pelaku Illegal Mining di Eks IUP PT EKU Dua

17 Mei 2024 - 14:32 WITA

Diduga Tak Punya Izin, Jalan Hauling PT Indonusa Disorot

16 Mei 2024 - 22:12 WITA

Eks Pj Bupati Bombana Turut Serta dalam Kasus Korupsi Jembatan di Butur?

16 Mei 2024 - 21:06 WITA

Sengketa Tanah dengan Masyarakat, Permohonan PK PT VDNI Ditolak MA

15 Mei 2024 - 18:45 WITA

Trending di Hukrim