Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 5 Sep 2023 23:06 WITA ·

Kejati Sultra Diminta Segera Tersangkakan Pemilik Saham Mayoritas PT KKP


 Ketua Umum Famhi Jakarta Midul Makati saat memberikan keterangan pers. Foto: Istimewa  Perbesar

Ketua Umum Famhi Jakarta Midul Makati saat memberikan keterangan pers. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta segera menjadikan ANH sebagai tersangka terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pertambangan di WIUP PT Antam Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe (Konut).

Ketua Umum Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra-Jakarta (Famhi Sultra-Jakarta), Midul Makati mengatakan ANH diduga kuat menerima aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di WIUP Antam.

“ANH sebagai pemilik saham maroyitas di KKP pasti menikmati aliran dana dugaan korupsi di Blok Mandiodo. Sehingga kami minta Kejaksaan untuk menetapkan tersangka istri ketua partai di Sultra itu,” ungkap Midul, Selasa, 5 September 2023.

Lembaga yang dipimpin Patris Yusrian Jaya itu tambahnya telah menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp79 miliar, yang terdiri dari Rp59,2 miliar mata uang rupiah, 1.350 dolar Singapura atau setara Rp15,2 miliar dan 296.700 dolar Amerika atau setara Rp4,5 miliar.

Uang tunai yang disita ini merupakan barang bukti tindak pidana korupsi pertambangan bijih nikel di wilayah izin PT Antam di Blok Mandiodo Konut. Barang bukti  yang disita merupakan hasil dari beberapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pada dasarnya kami minta Kejati minta ANH ditetepkan tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam TPPU,” bebernya.

Selain itu, ia mengapresiasi penyidik Kejaksaan karena hingga saat ini terus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk menuntaskan kasus Blok Mandiodo yang merugikan perekonomian negara sejak Blok Mandiodo dibuka dengan nilai Rp5,7 triliun.

“Kita dukung dan apresiasi Kejati karena sejauh ini masih komitmen menuntaskan dugaan korupsi pertambangan di Blok Mandiodo,” tandasnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 84 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Diduga Manipulasi Laporan Pajak, Bos PT RMI Ditetapkan Tersangka

23 April 2024 - 17:37 WITA

Terungkap Skenario Pembunuhan Mertua di Kendari oleh Menantunya Sendiri

17 April 2024 - 11:45 WITA

Pria Mabuk di Muna Diduga Aniaya Nenek 72 Tahun

16 April 2024 - 14:28 WITA

Polisi Lidik Dana Stunting pada DPPKB Muna TA 2023

4 April 2024 - 22:45 WITA

Soal Oknum Anggotanya Ketapel Tahanan Kasus Pencabulan Anak, Begini Penjelasan Kapolsek Baruga

2 April 2024 - 11:41 WITA

AP2 Sultra Beberkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Pejabat dan Dua Caleg Terpilih di Bombana

31 Maret 2024 - 21:48 WITA

Trending di Hukrim