Menu

Mode Gelap
Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia Pembentukan Kaswara: Langkah Awal Kolaborasi Alumni SMP Waara Bupati Bombana Burhanuddin Lantik Sunandar A Rahim sebagai Pj Sekda

Politik · 14 Okt 2024 12:49 WITA ·

Kecam Aksi Pengrusakan APK Cagub Sultra, Peradi Minta Bawaslu dan Polisi Usut Tuntas


 Khalid Usman Wakil Ketua DPC Peradi Kendari. Foto: Penafaktual.com Perbesar

Khalid Usman Wakil Ketua DPC Peradi Kendari. Foto: Penafaktual.com

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, aksi pengrusakan alat peraga kampanye (APK) calon kepala daerah (Cakada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) kian masif dilakukan orang tidak dikenal (OTK).

Seperti kejadian baru-baru ini, APK berupa baliho Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR)-Hugua dirusak OTK disepanjang jalan Kendari-Unaaha (Konawe).

Aksi pengrusakan tersebut, dikecam oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kendari, Khalid Usman.

Ia mengatakan, perbuatan orang tidak bertanggung jawab ini bisa memantik terjadinya gesekan antara pendukung kandidat, dan berpotensi membuat Pilkada serentak 2024 ini tidak berjalan aman dan damai.

“Kami mendukung penindakan tindakan vandalisme (pengrusakan) yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” kata dia kepada awak media ini, Senin, 14 Oktober 2024.

Menurut dia, pengrusakan APK kandidat yang mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan pelanggaran berat, sebagaimana dimuat di Pasal 280 ayat (1) huruf G Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di pasal tersebut, terang menjelaskan apabila ditemukan orang yang merusak dan terbukti melakukan tindak pidana, maka hukumannya 2 tahun penjara, dan denda Rp24 juta.

Selain di UU Pemilu, Praktisi Hukum Sultra ini juga mengatakan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dan Pasal 406 diterangkan, bagi yang merusak barang milik orang lain, jelas hukumnya pidana badan 2 tahun, dan denda Rp50 juta.

“Meminta agar Bawaslu, Gakkumdu, dan polisi yang mempunyai wewenang untuk segera melakukan tindakan hukum yang tepat. Karena ini bukan hanya disatu calon, tapi semua baliho Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra lainnya banyak dirusak oknum yang ingin merusak jalannya demokrasi secara aman dan damai,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini juga, ia meminta dan mengimbau masyarakat baik antar tim pemenangan, simpatisan, pendukung untuk saling menjaga satu sama lain, agar proses Pilkada Serentak 2024 ini dapat berjalan damai dan aman.

“Perbedaan dalam dunia politik sudah hal biasa, terpenting bagaimana semua komponen masyarakat Sultra tetap menjaga persaudaran, dan tidak mudah terhasut akan isu-isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” tukasnya.(hsn)

Artikel ini telah dibaca 57 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Ketua DPD Ormas MKGR Sultra Serahkan Mandat Kepengurusan DPC Buton Utara

19 Mei 2025 - 11:44 WITA

Faisal Pimpin TIDAR Sultra, Siap Menangkan Prabowo 2 Periode

10 Mei 2025 - 23:37 WITA

Musdalub TIDAR, Bahtra: Anak Muda Sultra Punya Potensi Besar

10 Mei 2025 - 17:49 WITA

Abu Hasan: Golkar Sultra Siap Gelar Musda Kapan Saja

9 Mei 2025 - 20:10 WITA

Bupati Konut Ikbar Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPW PBB Sultra

29 April 2025 - 13:08 WITA

PBB Sultra Gelar Muswil VI, Ruksamin: Saatnya Transformasi Menuju Era Baru

28 April 2025 - 23:03 WITA

Trending di Politik