KENDARI – Kepemilikan HGU oleh Kopperson sesuai surat dari kanwil BPN Sultra belum pernah dicabut , sehingga penetapan Non Eksekutable oleh PN Kendari hanya bersifat administratif dan masih bisa dibatalkan. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Kopperson Fianus Agung.
Hak Guna Usaha (HGU) Koperasi Perikanan Perempangan Soenanto (Kopperson) tidak pernah dicabut. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya surat penyampaian informasi yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, 18 November 2025.
Dalam surat tersebut tertuang bahwa Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara tidak pernah memerintahkan pencabutan Hak Guna Usaha Nomor 01 Tahun 1981 Mandonga atas nama Koperasi Perikanan Perempangan Soenarto berkedudukan di Kendari yang berakhir tanggal 30 Juni 1999.
Selain keterangan di atas, di dalam surat tersebut, juga disampaikan bahwa pencabutan hak atas tanah merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
Menyikapi dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Sultra tersebut, kuasa khusus Kopperson Fianus Arung menegaskan bahwa surat penetapan non-executable yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendari hanya bersifat administratif dan masih bisa dibatalkan.
“Dengan adanya surat yang diterbitkan oleh ATR/BPN Sultra, itu artinya lahan milik Koppersom masih eksis dan masih ada sampai hari ini,” tegas Fianus Arung.
Dirinya juga menegaskan bahwa surat non-executable tersebut tidak bisa membatalkan penetapan sita ekseskusi.
“Surat non-executable tidak bisa membatalkan penetapan sita ekseskusi, kita akan tetap berjuang sampai supremasi hukum ditegakkan,” pungkasnya yang disambut tepuk tangan meriah oleh relawan keadilan.**)
