Menu

Mode Gelap
Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan! Diduga Lakukan Pengrusakan dan Penyerobotan, Warga Desa Tapuhaka Dipolisikan Truck Pengangkut Ore Nikel Milik PT Karyatama Konawe Utara Terbalik

Hukrim · 14 Jun 2024 21:46 WITA ·

Forgema Minta Polda Sultra Periksa UKPBJ Bombana


 Forum Gerakan Mahasiswa Forgema (Forgema) Sultra mengadukan UKPBJ Bombana di Polda Sultra. Foto: Penafaktual.com
Perbesar

Forum Gerakan Mahasiswa Forgema (Forgema) Sultra mengadukan UKPBJ Bombana di Polda Sultra. Foto: Penafaktual.com

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Forum Gerakan Mahasiswa (Forgema) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Polda Sultra untuk segera memeriksa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kabupaten Bombana.

Koordinator Forgema Sultra Abdul Rahman Fatur mengatakan, Polda Sultra harus segera memeriksa UKPBJ Bombana atas dugaan indikasi kecurangan dalam tender proyek tahun anggaran 2024 ini.

“Berdasarkan fakta pelaksanaan tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Pelaku usaha tidak dapat melakukan penawaran hingga mengakibatkan tidak bisa melakukan pengaplotan,” katanya usai melaporkan UKPBJ Bombana di Polda Sultra, Jumat, 14 Juni 2024.

Pihaknya lanjut Rahman, menduga pelaksanaan tender proyek ini sengaja dimainkan oleh Pokja, karena banyaknya kejanggalan dalam sistem lelang proyek hingga mengakibatkan tidak bisa melakukan penawaran.

“Pelaksanaan tender ini kami sangat duga keras, memiliki pontensi adanya kecurangan. Karena berdasarkan fakta lapangan Pokja Bombana telah mempermainkan sistem tender sehingga kami tidak melakukan penawaran,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, pihaknya mendesak Polda Sultra segera memanggil dan memeriksa seluruh Pokja yang ada di UKPBJ Bombana.

“Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini. UKPBJ dan Pokjanya harus segera diperiksa, karena ini berpotensi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pj Bupati Bombana agar mengevaluasi kinerja jajaran UKPBJ Bombana.

“Ini adalah bentuk tindakan nepotisme, dalam hal ini tidak boleh dilakukan instansi Pemerintah karena kita semua punya hak mendapatkan proses dan regulasi yang adil, Makanya Pj Bupati juga harus memerhatikan dan segera mengevaluasi instansi yang ada di Pemerintahahnya,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak UKPBJ Bombana.(dek)

Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polda Sultra Tangkap DPO Kasus Fidusia di Bangka Belitung Setelah 3 Bulan Kabur

21 November 2024 - 15:23 WITA

Mediasi Gagal, Kasus Dugaan Pencabulan di SDN 96 Kendari Berlanjut ke Polisi

20 November 2024 - 20:52 WITA

Orang Tua Korban dan Guru Supriyani Sepakat Berdamai

5 November 2024 - 16:08 WITA

Soal Kasus supriyani, KIP Sultra Minta Hakim Berlaku Adil-Tanpa Tekanan Publik

1 November 2024 - 10:45 WITA

Soal Kasus Supriyani, Majelis Hakim Diminta Tidak Terpengaruh Tekanan Publik

30 Oktober 2024 - 21:20 WITA

Tim Forensik Selidiki Penyebab Pecahnya Kaca Mobil Camat Baito

29 Oktober 2024 - 18:52 WITA

Trending di Hukrim