KENDARI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilantik di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu, 20 September 2026.
Pelantikan DPW tersebut dirangkaikan dengan pelantikan sembilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota, yakni DPD Kolaka Utara, DPD Buton Utara, DPD Konawe Selatan, DPD Kolaka, DPD Konawe Kepulauan, DPD Konawe, DPD Muna Barat, dan DPD Kota Baubau.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda LIRA, Sultoni, mengatakan pelantikan kali ini mencakup 10 kepengurusan sekaligus.
“Hari ini kami dari DPP Pemuda LIRA melantik 9 DPD se-Sulawesi Tenggara dan DPW Pemuda LIRA Sultra. Jadi total 10 kepengurusan yang kita lantik pada hari ini,” ujar Sultoni.
Ia menegaskan, Pemuda LIRA harus menjalankan amanah organisasi dengan menjadi mitra pemerintah sekaligus pengkritik yang konstruktif.
“Jadi kami dari DPP berharap bisa menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya, menjadi mitra pemerintah tetapi juga wajib mengkritisi pemerintah,” katanya.
Ketua DPP Pemuda Lira, Sultoni didampingi Ketua DPW Pemuda Lira Sultra dan jajaran pengurus DPD menyampaikan keterangan pers. Foto: Penafaktual.com
Menurut Sultoni, Pemuda LIRA wajib mengkritik jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, namun harus membantu menuntaskan program jika kebijakan tersebut pro-rakyat.
“Ketika pemerintah tidak pro dengan rakyat maka wajib dikritik, ketika pro dengan rakyat maka Pemuda LIRA harus membantu pemerintah menuntaskan program-program yang pro rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh pengurus DPW dan DPD untuk aktif di tengah masyarakat sebagai pengawas dan advokator.
“Teman-teman DPD dan DPW Pemuda LIRA harus menjadi pengawas di tingkat masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat harus bantu mereka, advokasi mereka. Ada masalah penyerobotan lahan misalnya, saya sudah perintahkan bantulah masyarakat yang terzolimi,” ucapnya.
Sultoni juga meminta Pemerintah Provinsi Sultra untuk merangkul seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Sultra.
“Kami berpikir, kami ini pemuda dan aset bangsa. Kami ini bukan beban bangsa, toh kami tidak merecoki pekerjaan mereka dan kami juga tidak minta apa-apa kepada mereka. Kami minta untuk merangkul kami para pemuda karena kami bagian dari masyarakat dan pemuda Sulawesi Tenggara yang sah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepengurusan Pemuda LIRA yang dilantik saat ini adalah satu-satunya yang sah secara hukum dan tidak ada dualisme.
Ketua DPP Pemuda Lira, Gubernur Lira Sultra, bersama DPW dan DPD, dan para tamu undangan berpose usai pelantikan. Foto: Penafaktual.com
“Harapan saya tidak ada lagi dualisme. Tidak ada lagi Pemuda LIRA kubu mana, itu tidak ada. Pemuda LIRA cuma satu, karena kami yang memiliki SK Kemenkumham dari akta pendirian awal sampai akhir, kami pemilik yang sah. Induk kami LIRA, kami menjadi lembaga sayap organisasi Pemuda LIRA,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra yang baru dilantik, Pemrin, S.H., menyampaikan bahwa program prioritas awal adalah penguatan internal organisasi.
“Program prioritas awal adalah melakukan penguatan terhadap organisasi, dalam hal ini mengonsolidasikan terbentuknya DPD Pemuda LIRA di 17 kabupaten/kota di Sultra,” kata Pemrin.
Terkait peran dalam pembangunan daerah, Pemrin menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan.
“Kami akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan karena harapan kita segala bentuk pembangunan di Sulawesi Tenggara bisa terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemuda LIRA dalam mengawal penegakan hukum.
“Jika ada temuan, Pemuda LIRA akan mengonsolidasikan dengan aparat penegak hukum. Kalau itu benar ada temuan, maka harus diproses sesuai proses hukum yang berlaku dan Pemuda LIRA akan terus mengawal proses itu,” tegasnya.
Pemrin berharap seluruh jajaran pengurus tetap solid dan menjaga kekompakan serta nama baik organisasi.
“Harapan selaku Ketua DPW agar semua jajaran pengurus baik di DPW maupun di DPD agar tetap solid dan jaga kekompakan. Silakan bekerja di daerah masing-masing tapi ingat agar selalu menjaga nama baik organisasi,” pungkasnya.(red)
