PENAFAKTUAL.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara terkait masifnya pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor usaha pertambangan.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan bahwa Bidang Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) dan K3 Distransnaker Provinsi Sultra tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Menurut Hendro, Binwasnaker dan K3 hanya turun ke lokasi pada saat terjadi kecelakaan kerja, bukan melakukan pengawasan secara intens.
“Tugas Binwasnaker adalah memastikan kepatuhan dan penerapan peraturan ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut kami, tugas dan fungsi tersebut tidak dijalankan secara maksimal, sehingga kecelakaan kerja sangat masif terjadi khususnya di sektor pertambangan,” kata Hendro.
Hendro kemudian menyoroti kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua karyawan PT Albar Jaya Bersama (AJB) yang bekerja di Wilayah IUP PT Bosowa Mining (BM) meninggal dunia. Hal itu menjadi bukti tidak adanya atau lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Binwasnaker dan K3 di sektor pertambangan.
Oleh karena itu, Ampuh meminta agar Binwasnaker dan K3 Sultra memberikan sanksi yang tegas terhadap PT AJB yang diduga melakukan pelanggaran K3 yang menyebabkan korban nyawa.
“Untuk menilai keseriusan Binwasnaker dan K3 Sultra dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta penerapan UU Ketenagakerjaan, maka kami akan melihat sikap Binwasnaker dan K3 kepada pihak PT AJB,” tutup Hendro.(hsn)
