KENDARI – Pengungkapan kasus korupsi di Sulawesi Tenggara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendapat apresiasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara. Namun, Ampuh berharap pengungkapan korupsi tersebut dilakukan secara adil dan tidak hanya berfokus pada satu wilayah saja.
Direktur Ampuh Sulawesi Tenggara, Hendro Nilopo, menyatakan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah rawan korupsi yang membutuhkan peran aktif KPK dalam melakukan pemberantasan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pihaknya meminta KPK RI untuk tidak hanya berfokus pada satu daerah saja dalam melakukan pengungkapan kasus di Sulawesi Tenggara.
Hendro juga menyinggung beberapa kasus korupsi di Sulawesi Tenggara yang masih bergulir dan belum mendapatkan titik terang, termasuk kasus dugaan korupsi pembangunan bandara di Kabupaten Kolaka Utara yang diduga kuat melibatkan Bupati Kolaka Utara.
“Kasus ini sudah lama, bahkan beberapa orang sudah divonis pengadilan. Namun, Bupati-nya masih aman-aman saja,” kata Hendro.
Menurut Hendro, kasus korupsi pembangunan bandara di Kolaka Utara mirip dengan kasus korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur yang menyeret Bupati Kolaka Timur.
“Hanya beda jenis proyek saja,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ampuh meminta KPK RI untuk melakukan supervisi terhadap kasus korupsi pembangunan bandara di Kabupaten Kolaka Utara yang saat ini ditangani oleh Kejari Kolaka.
“Mungkin setelah disupervisi baru bisa diungkap peran Bupati-nya,” tutur Hendro.(red)
