PENAFAKTUAL.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti konsistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait rencana pelaporan atas kejanggalan perizinan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebelumnya, BPK RI melalui Auditorat Keuangan Negara IV mendapat temuan terkait proses lelang Blok Lapao-Pao yang diduga telah terjadi persekongkolan dalam lelang dan proses perizinan IUP PT CNI yang tidak sesuai ketentuan.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Atas Pengelolaan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Batuan dengan Nomor: 13/LHP/XVII/05/2024 pada tanggal 20 Mei 2024.
Dalam keterangan pada LHP tersebut, BPK RI menyampaikan akan melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, sampai saat ini rencana pelaporan tersebut tak kunjung ditunaikan oleh BPK RI.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan lambannya BPK RI dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
“Takutnya rencana pelaporan BPK RI terkait temuan mereka atas kejanggalan dalam proses lelang Blok Lapao-Pao serta proses perizinan IUP PT CNI di Kabupaten Kolaka hanya sebatas ancaman,” ucap Hendro.
Hendro menambahkan bahwa BPK RI memiliki nilai integritas yang tinggi, sehingga sangat disayangkan ketika rencana untuk melaporkan kejanggalan perizinan IUP PT CNI mandek atau tidak kunjung dilakukan.
Apalagi, kata dia, jika dikorelasikan dengan konstalasi di PT CNI saat ini yang kerap terlibat perselisihan dengan masyarakat baik karena dampak lingkungan, persoalan lahan, dan persoalan-persoalan lainnya.
“Dapat kami asumsikan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di PT CNI merupakan buah dari perizinan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan seperti temuan BPK RI,” beber Hendro.
Lebih lanjut, Hendro menyentil status PT CNI yang masuk sebagai salah satu pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana seharusnya bebas dari konflik dan mampu menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan masyarakat lingkar investasi.
“PT CNI harusnya mampu menyerap semua aspirasi masyarakat di lingkar investasi, seperti persoalan banjir dan sengketa lahan. Jangan karena status sebagai pelaksana PSN lantas mau apatis,” tegasnya.
Oleh karena itu, Ampuh Sultra mendesak BPK RI untuk segera melaporkan temuannya terkait kejanggalan dan dugaan pelanggaran dalam proses lelang Blok Lapao-Pao dan proses perizinan IUP PT CNI.
“Bisa jadi karena pengurusan perizinan yang tidak benar tersebut yang jadi penyebab berbagai persoalan di PT CNI, terutama terkait dampak lingkungan,” tutup Hendro.(red)
