Menu

Mode Gelap
Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia Pembentukan Kaswara: Langkah Awal Kolaborasi Alumni SMP Waara

Hukrim · 12 Sep 2024 14:20 WITA ·

Amara Sultra Endus Dugaan TPPO di Penginapan Utami 8 Kendari


 Amara-Sultra menggelar aksi demontrasi meminta penutupan dan pemeriksaan terkait dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Penginapan Utami 8. Foto: Istimewa
Perbesar

Amara-Sultra menggelar aksi demontrasi meminta penutupan dan pemeriksaan terkait dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Penginapan Utami 8. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Sebelumnya Polda Sultra melalui satgas TPPO telah melakukan penindakan disejumlah penginapan di Kota Kendari terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian, sekelompok masyarakat menyuarakan terkait dugaan TPPO di Penginapan Grisya Home Stay di Kota Kendari.

Terbaru, Aliansi Mahasiswa Radikal
Sulawesi Tenggara (Amara-Sultra) meminta penutupan dan pemeriksaan terkait dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Penginapan Utami 8, Jalan Malik 7, Kota Kendari.

Jendral Lapangan Amara Sultra, Malik Botom mendesak Polda Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil dan memeriksa pemilik penginapan tersebut.

“Kami sangat khawatir dengan adanya dugaan TPPO di penginapan ini. Ini sangat meresahkan masyarakat dan harus segera diatasi,” katanya kepada media ini, Kamis, 12 September 2024.

Selain itu, mereka juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari untuk segera menutup penginapan Utami 8.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang beredar, penginapan tersebut diduga tidak memiliki izin usaha yang sah.

“Penginapan tersebut kami duga keras telah melakukan tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak DPRD Kota kendari agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Penginapan serta warga sekitar.

Pihaknya juga meminta APH untuk menindaklanjuti aduan dugaan TPPO di Penginapan tersebut.

Hingga saat ini, awak media masih berusaha mengkonfirmasi ke pihak terkait, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini, bisa menggunakan hak jawab berdasarkan UU Pers.(hsn)

Artikel ini telah dibaca 202 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Pencurian Dua Handphone di Kendari, Korban: Laporan ke Polsek Poasia Belum Ada Titik Terang

11 Februari 2026 - 14:26 WITA

Misteri Kematian Wanita Paruh Baya di Kendari Terungkap, Ternyata Dibunuh karena Utang!

11 Februari 2026 - 11:39 WITA

Koalisi Mahasiswa Sultra-Jakarta Laporkan PT TBS, PT TIM, dan PT Tekonindo ke KLH/BPLH

11 Februari 2026 - 10:07 WITA

Kebakaran Ludeskan Rumah dan Dua Kios di Kendari, Kerugian Capai Rp100 Juta

10 Februari 2026 - 20:13 WITA

Pemuda di Kendari Dibekuk Polisi di Kamar Kos, 65 Gram Sabu Diamankan

10 Februari 2026 - 13:20 WITA

Terkuak! Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan Kapal Pesiar Sultra Ternyata Tak Memenuhi Syarat

9 Februari 2026 - 22:17 WITA

Trending di Hukrim