PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergejolak.
Gejolak ini disinyalir akibat adanya pemecatan dan pemberhentian sejumlah pengurus di tingkat DPD dan sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sultra oleh Ketua DPD Dan Sekretatis DPD Partai Hanura Sultra Wa Ode Nurhayati – Muhammad Rum.
Tindakan arogansi dan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO) ini menuai reaksi dari forum penyelamat Partai Hanura Provinsi Sultra yang meminta DPP untuk segera menonaktifkan Ketua DPD Hanura Sultra Wa Ode Nurhayati dan Sekretarisnya Muhammad Rum dan menunjuk caretaker ketua DPD Hanura Sultra hingga terlaksananya Musyawarah Daerah Luar Biasa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.
Desakan forum penyelamat Partai Hanura Sultra kepada DPP Hanura sebenarnya sudah sejak beberapa waktu lalu. Namun oleh DPP memberikan signal bahwa, perangkat Hanura untuk menahan diri dalam rangka menghadapi verifikasi partai politik oleh KPU hingga pengumuman partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 lalu.
“Terkait mosi tidak percaya dan adanya sejumlah pelanggaran AD ART Partai dan pelanggaran disiplin dan kode etik partai Hanura telah kami laporkan di DPP Hanura. Untuk itu laporan ini kami tindak lanjut kembali di moment HUT Partai Hanura ke 16 Tahun 2022, dengan harapan DPP Hanura segera menonaktifkan Ketua bersama Sekretaris DPD Hanura Sultra dan menunjuk karetaker ketua Hanura Sultra dari DPP Hanura,”ujar Ketua Forum Penyelamat Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara Sukma Kutana didampingi sejumlah pengurus Hanura lainnya kepada awak media saat menggelar konferensi pers di salah satu kedai kopi di Kendari, Rabu, 21 Desember 2022.
Sukma Kutana yang juga Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sultra ini mengaku, laporan dan desakan serta munculnya forum Penyelamat Partai Hanura Sultra itu dikarenakan selama kepengurusan Partai Hanura di DPD oleh Ketua Wa Ode Nurhayati bersama Sekretaris Muhammad Rum, bukannya konsolidasi dalam rangka memenangkan Hanura jelang Pemilu. Sebaliknya, justru pemecatan sejumlah pengurus DPD dan DPC se Sultra yang sudah mencapai 148 orang.
“Di DPC itu ada lima Kabupaten Kota yang diberhentikan secara tiba tiba seperti Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kota Kendari, Konawe Kepulauan dan Muna Barat. Yang dipecat itu mereka adalah pengurus dan kader partai Hanura yang punya potensi untuk memenangkan Partai Hanura di Pemilu atau Pilkada serentak nanti,” jelas dia.
Sukma menjelaskan, dengan sejumlah bukti bukti otentik dan dukungan sejumlah pengurus DPD Hanura dan DPC Hanura se Sultra mengusulkan penonaktifan Wa Ode Nurhayati dan Sekretarisnya Muhammad Rum sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua DPP Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjend Kodrat Shah di Jakarta.
“Surat kami sudah sampaikan di DPP dan ditembuskan kepada Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, Ketua Bidang OKK DPP Partai Hanura, Ketua Bappilu Partai Hanura,” terangnya.
Hal serupa diungkapkan Muh Nasran, menurut dia penonaktifan Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sultra dan penunjukkan caretaker oleh DPP Hanura itu akan menyelamatkan Partai Hanura Sultra jelang keikutsertaan Pemilu Tahun 2024 yang tahapannya sudah sementata berlangsung.
Selain itu dengan adanya caretaker, maka kerja kerja partai seperti pendaftaran calon legislatif di DPD dan di DPC se-Sultra akan segera terlaksana dengan baik.
“Saat ini, bagaimana mau ada kegiatan Partai, Sekretariat saja tidak pernah terbuka. Apalagi mau ada konsolidasi dalam rangka merapatkan barisan untuk memenangkan Hanura di Pemilu mendatang, bila keberadaan Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sultra yang sudah tidak dipercaya dan dinilai arogan,” tukasnya.
Penulis: Rahmat R
