KENDARI – Ketua Dewan Pembina Lembaga Laskar Semut Merah Kota Kendari, Jaya, S.E., menilai pelaksanaan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna yang digelar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Kota Kendari tidak sejalan dengan semangat pelestarian budaya yang menjadi tujuan utama kegiatan tersebut.
Menurut Jaya, jika agenda tersebut dikemas sebagai kegiatan kebudayaan dan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat Muna, maka lokasi yang paling representatif adalah Pulau Muna sebagai wilayah asal sejarah, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Muna.
“Budaya tidak dapat dipisahkan dari ruang sosial tempat budaya itu tumbuh. Karena itu, jika orientasinya adalah pelestarian budaya dan penguatan identitas masyarakat Muna, maka kegiatan tersebut lebih tepat dilaksanakan di Pulau Muna, bukan di Kota Kendari yang secara administratif bukan merupakan wilayah Muna,” kata Jaya di Kendari, Jumat, 11 Juli 2026.
Pertanyakan Tujuan Substansi Kegiatan
Jaya mempertanyakan tujuan substantif penyelenggaraan kegiatan tersebut di Kota Kendari. Ia menilai pemusatan kegiatan di luar wilayah Muna berpotensi mengurangi makna simbolik dan manfaat nyata bagi pelestarian budaya lokal.
“Apa target yang ingin dicapai jika kegiatan budaya masyarakat Muna justru dilaksanakan di Kota Kendari? Bukankah pelestarian budaya semestinya dilakukan di tanah yang menjadi sumber lahirnya budaya itu sendiri?” ujarnya.
Ia juga mengatakan kritik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan konsekuensi wajar dalam ruang demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan arah, tujuan, dan urgensi kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan budaya.
Soroti Irisan dengan Kepentingan Politik
Jaya menyoroti berkembangnya persepsi di ruang publik yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan kepentingan politik. Persepsi itu muncul karena Ketua KKMM saat ini juga menjabat sebagai Bupati Muna Barat dan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara.
“Jangan menyalahkan masyarakat apabila muncul penilaian bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi politik atau upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang kontestasi politik yang akan datang. Persepsi tersebut lahir karena masyarakat melihat adanya irisan antara kegiatan budaya dengan posisi politik penyelenggaranya,” ujar Jaya.
Meski demikian, ia menegaskan pernyataannya bukan tuduhan, melainkan bentuk kritik agar kegiatan budaya tetap berada pada tujuan utamanya, yaitu menjaga identitas, memperkuat persaudaraan, serta mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya.
“Budaya adalah warisan peradaban yang harus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai budaya dipersepsikan sebagai alat politik. Nilai budaya harus tetap menjadi media pendidikan, pemersatu masyarakat, dan fondasi regenerasi kebudayaan Muna di masa depan,” katanya.
Dorong Kegiatan Dipusatkan di Pulau Muna
Jaya menyayangkan adanya dukungan sejumlah tokoh Muna terhadap pelaksanaan kegiatan di Kota Kendari. Menurutnya, keputusan tersebut justru menjauhkan kegiatan dari esensi pelestarian budaya yang seharusnya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di Pulau Muna.
Karena itu, Lembaga Laskar Semut Merah Kota Kendari mendorong agar penyelenggaraan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna dipusatkan di Pulau Muna. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat nilai historis dan kultural, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkokoh identitas budaya Muna.
Sindir Rencana Hadirkan Artis
Di sisi lain, Sekretaris Laskar Semut Merah, Ali Sabarno, mempertanyakan rencana menghadirkan artis dalam acara tersebut. Ia menilai langkah itu kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat Muna Barat yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Laskar Semut Merah menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Muna Barat yang masih memprihatinkan, termasuk akses jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah yang mengalami kerusakan cukup parah.
Mereka juga menilai pendapatan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan belum mampu mengimbangi tingginya biaya kebutuhan pokok.
“Bagi kami, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah penyelesaian persoalan infrastruktur, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan persepsi sebagai panggung politik,” tutup Ali Sabarno.(red)
