Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 22 Agu 2025 22:22 WITA ·

Kuasa Direktur Divonis Penjara, Pemilik Manfaat Masih Bebas? Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Owner PT Cinta Jaya!


 Format Sultra melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Agung Jakarta menuntut penetapan tersangka Owner PT Cinta Jaya. Foto: Istimewa Perbesar

Format Sultra melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Agung Jakarta menuntut penetapan tersangka Owner PT Cinta Jaya. Foto: Istimewa

JAKARTA – Forum Pemerhati Pertambangan Sultra (Format Sultra) mendesak Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan YYK, owner PT. Cinta Jaya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mencuat kembali setelah Kuasa Direktur PT. Cinta Jaya, AS, divonis penjara 4 tahun dan denda 500 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Dugaan Praktik Mafia Tambang yang Mengakar

Format Sultra menilai bahwa YYK diduga berperan sebagai fasilitator dokumen sekaligus pemilik jetty yang menjadi pintu keluar bijih nikel ilegal di Blok Mandiodo sejak tahun 2017 hingga 2023. Praktik ini diduga merugikan negara triliunan rupiah.

“Kami menduga bahwa YYK adalah aktor utama dalam kasus ini, dan Kejaksaan Agung RI harus segera memanggil dan memeriksa YYK,” kata Hendrik Pelesa, Ketua Format Sultra, dalam Aksi Demonstrasi yang digelar di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

Tuntutan Penetapan Tersangka yang Adil

Format Sultra menuntut Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan YYK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi nikel di Blok Mandiodo. Mereka menilai bahwa YYK berperan besar dalam praktik ilegal ini dan harus dimintai pertanggungjawaban.

“Kerugian negara mencapai Rp 5,7 triliun, dan kami tidak ingin kasus ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” tambah Hendrik.

Penelusuran Aliran Dana yang Teliti

Format Sultra juga mendesak Kejaksaan Agung RI untuk menelusuri aliran dana rekening milik YYK guna membuka benang merah siapa saja pihak yang turut menikmati hasil kejahatan pertambangan tersebut.

“Kami yakin bahwa YYK tidak sendirian dalam kasus ini, dan kami ingin tahu siapa saja pihak yang terlibat,” kata Hendrik.

Penolakan Izin Perpanjangan IUP dan RKAB

Format Sultra juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari PT Cinta Jaya.

“Bagi kami, perusahaan yang terindikasi kuat terlibat dalam praktik ilegal tidak pantas lagi mendapat legitimasi izin negara,” ucap Hendrik.

Dengan desakan ini, publik kini menunggu keberanian Kejaksaan Agung RI untuk menuntaskan kasus hingga ke akar-akarnya, serta memastikan bahwa aktor utama, termasuk YYK, benar-benar diproses hukum.

“Kami akan terus memantau kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” tutup Hendrik.

Kejanggalan Penegakan Hukum

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kendari pada Tanggal 6 Mei 2024, AS Kuasa Direktur PT Cinta Jaya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Namun, YYK yang diketahui sebagai pemilik sah sekaligus Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat perusahaan tidak tersentuh proses hukum sama sekali.

Mafia Tambang, Hukum, dan Tantangan Negara

Kasus PT Cinta Jaya bukan sekedar soal pelanggaran administratif pertambangan. Ia telah menjelma menjadi potret mafia tambang yang merugikan negara, merusak lingkungan, dan menghancurkan masa depan masyarakat lokal. Dengan kerugian negara mencapai Rp 5,7 triliun dan kerusakan lingkungan yang tak ternilai, publik kini menunggu keberanian Kejaksaan Agung RI dan Kementerian ESDM untuk bertindak tegas.

“Jika aktor utama seperti YYK tetap dibiarkan bebas, maka skandal Blok Mandiodo akan menjadi preseden buruk, bahwa di negeri ini, hukum masih bisa ditawar oleh kekuatan modal,” pungkas Hendrik.(red)

Artikel ini telah dibaca 332 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polisi Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Asera Konut, Wanita 32 Tahun Diciduk dengan 11 Sachet Sabu

14 November 2026 - 10:22 WITA

PT Erianti Mandiri Sejahtera Beri Klarifikasi Terkait Isu Solar di Kolono Timur

13 November 2026 - 16:56 WITA

Nekat! Pencuri Mesin Alkon di Muna Barat Serang Polisi Pakai Parang Saat Digerebek Subuh

12 November 2026 - 13:12 WITA

Dugaan Penjualan Ore Nikel Tanpa RKAB, GMRI Sultra Desak Polda Periksa Pemilik IUP PT SLG dan PT AMI 

11 November 2026 - 11:24 WITA

Balai Tahura Nipa-Nipa Bakal Ekspose Kasus Pembalakan Liar Libatkan Ketua BPD Telaga Biru Konawe

10 November 2026 - 12:26 WITA

Diduga Ada Penimbunan Solar Subsidi, Nelayan Muna Barat Desak Polda Sultra Turun Tangan

9 November 2026 - 19:45 WITA

Trending di Hukrim