BOMBANA – Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tiran, perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata sudah dicabut.
Hal ini diungkapkan oleh Humas PT Tiran Group, La Pili, dalam menanggapi pertanyaan jurnalis terkait dengan Surat Keputusan (SK) denda PNBP PPKH yang mewajibkan PT Tiran membayar sanksi denda administratif PNPB PPKH yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
“Untuk Tiran di Bombana, kami sudah tidak ada aktivitas di sana karena sudah dicabut IUP-nya,” kata La Pili.
Namun, La Pili tidak menjelaskan kapan waktu pencabutan IUP dan apa penyebabnya.
Sebelumnya, perusahaan ini dikenakan sanksi denda administratif oleh KLHK karena melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 37,97 hektar tanpa memiliki perizinan yang sesuai.
Sanksi tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023. Dalam SK tersebut, PT Tiran Indonesia termasuk salah satu dari 890 perusahaan yang harus melakukan pembayaran denda administratif PNPB PPKH dan diwajibkan untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Pasal 110 B dalam SK tersebut mengatur tentang sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan yang sesuai. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.(red)
