KONAWE SELATAN – Penggusuran paksa yang dilakukan PT Marketindo Selaras (MS) menyisakan banyak luka di tengah masyarakat. Bayang-bayang konflik sosial menghantui masyarakat, khususnya masyarakat yang mempertahankan lahan miliknya di delapan desa dengan luasan sekitar 1.300 hektar.
Enam bulan setelah penggusuran lahan masyarakat dengan tangan besi PT MS, warga yang telah berkebun atau menanam berbagai tanaman dan memiliki rumah terpaksa menelan pil pahit. PT MS dengan segala kekuatannya merusak tanaman warga dan rumah warga juga dirobohkan.
Aliansi Masyarakat Tani (AMT) Angata, setelah enam bulan dirampas lahan milik para petani, kini AMT Angata dengan tekad kuat kembali masuk menduduki lahan yang sudah digusur paksa PT MS.
Ketua AMT Angata, Abdul Kadir Masa, mengatakan bahwa tujuan masyarakat tani delapan desa menduduki lahan adalah untuk mengolah sebagai sumber penghidupan, dan ini telah dilakukan secara turun-temurun sejak nenek moyang hingga sekarang.
AMT telah melakukan penelusuran terkait legalitas PT MS dan menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU).
“Ternyata PT MS ini beroperasi tanpa IUP dan HGU,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu petani Desa Sandey, Sugi. Ia mengatakan bahwa pada 18 Januari 2025 lalu, PT MS mengklaim bahwa lokasi yang dikuasai masyarakat adalah milik perusahaan. PT MS dengan semena-mena melakukan penggusuran paksa menggunakan alat berat, berupa traktor merusak tanaman dan merobohkan pondok. Akibat perbuatan ilegal ini, masyarakat mengalami kerugian besar karena kehilangan mata pencaharian
Begitupun juga pengakuan salah satu petani dari Desa Puao Tungga Jaya. Ia menegaskan bahwa tanah yang selama ini diolah adalah milik petani bukan milik korporasi atau perusahaan tertentu. Menurut dia, aneh juga ada perusahan mengklaim lokasi masyarakat tanpa legalitas yang jelas
Kuasa hukum AMT Angata, Andre Darmawan, menegaskan bahwa tidak ada aturan perundangan-undangan yang melarang masyarakat menguasai dan mengolah tanahnya. Lokasi yang diklaim PT MS adalah lokasi eks PT Sumber Madu Bukari (SMB) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada tahun 2003.
“Jadi, tidak ada larangan masyarakat untuk kembali menguasai lahannya. PT MS tidak memiliki HGU dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa lahan 1.300 hektar adalah milik PT MS,” pungkasnya.(red)
