KOLAKA UTARA – Sejumlah program di Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, menjadi sorotan warga karena dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya.
Hal tersebut disampaikan Dira, aktivis sekaligus warga Desa Latali, saat ditemui awak media, Kamis, 20 Februari 2026. “Sejumlah program desa perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan asumsi dan pertanyaan di tengah warga,” ujar Dira.
Ia menjelaskan, beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya penyewaan tambak oleh BUMDes untuk program ketahanan pangan tahun 2025, serta penyewaan kandang ayam yang juga dikelola melalui BUMDes.
Menurutnya, program ketahanan pangan tersebut disebut-sebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp170 juta dan dinilai perlu dilakukan penjelasan terbuka terkait perencanaan serta rincian penggunaannya agar sesuai dengan prinsip kewajaran dan akuntabilitas.
Selain itu, pembangunan balai atau gedung desa yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah juga menjadi perhatian karena hingga saat ini disebut belum rampung sepenuhnya.
Dira menyampaikan, masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan penelusuran secara objektif dan profesional terhadap seluruh program desa, khususnya yang berada dalam tahun anggaran 2025, guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga menekankan pentingnya proses klarifikasi yang terbuka agar tidak berkembang isu-isu yang dapat merugikan berbagai pihak.
Sementara itu, Tim Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Latali guna memperoleh penjelasan resmi terkait pelaksanaan sejumlah program tersebut. (red)
