PENAFAKTUAL.COM – Rapat strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat tentang pendayagunaan dana desa untuk ketahanan pangan diwarnai aksi absen sejumlah kepala desa. Bupati La Ode Darwin menilai sikap para kepala desa sebagai bentuk pembangkangan terhadap program prioritas daerah.
“Saya lihat ini banyak kepala desa yang tidak hadir. Apa masalahnya ini? Pak Inspektur tolong periksa. Kalau tidak ada alasan yang jelas, tindaki! Ini bukan main-main,” tegas Darwin dalam rapat yang digelar Kamis, 17 April 2025.
Darwin juga menyoroti mentalitas sebagian kepala desa yang dinilainya tak lagi menghormati struktur pemerintahan. Ia menuding, para kades kini cenderung melewati camat dan langsung menghadap bupati untuk urusan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.
“Sebagian kepala desa sekarang sudah tidak paham hirarki. Camat sudah tidak dihargai, padahal dulu camat disebut ‘Dhesi’, pejabat yang sangat disegani. Sekarang semua langsung ke bupati. Ini keliru,” seru Darwin.
Ia meminta seluruh kepala desa untuk kembali memahami sistem birokrasi dan menghormati camat sebagai penghubung resmi pemerintah kabupaten di wilayah.
“Kalau ada masalah di desa, selesaikan dulu di tingkat camat. Kalau tidak bisa, baru camat yang datang ke saya,” lanjutnya.
Diketahui, rapat tersebut digelar untuk mengawal implementasi 20 persen dana desa yang wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan. Dari total dana desa Muna Barat sebesar Rp60 miliar, sedikitnya Rp12 miliar harus diarahkan ke sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Dana 20 persen ini bisa digerakkan lewat BUMDes, koperasi, atau TPKK. Ini bukan intervensi, tapi penguatan sinergi agar program ini jalan dan terukur hasilnya,” kata Darwin.
Wakil Bupati Ali Basa menambahkan bahwa penggunaan dana ketahanan pangan akan menjadi bahan evaluasi rutin pemerintah kabupaten terhadap kinerja desa.
“Kami akan pantau realisasi anggarannya. Hasilnya harus berdampak ke masyarakat,” tegas Ali.(hsn)
