PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Aktivitas hauling salah satu perusahaan tambang yang melintas di Kelurahan Tononggeu, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai protes dari warga setempat. Pasalnya, puluhan truk pengangkut ore nikel yang melintas di jalan umum menyebabkan kemacetan panjang dan dinilai membahayakan pengguna jalan lain.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan antrean kendaraan yang terhenti akibat lalu lintas yang tersendat. Belasan mobil warga terlihat terjebak, sementara truk-truk pengangkut nikel berhenti di tepi jalan, memperparah kepadatan.
Seorang warga yang terdampak, Rahmat (35), mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi ini.
“Aktivitas pengangkutan ore nikel di Kelurahan Tononggeo sangat mengganggu aktivitas warga karena menyebabkan kemacetan panjang. Kami sulit beraktivitas, anak-anak sekolah dan pekerja telat karena jalan macet,” bebernya, Rabu, 12 Februari 2025.
Tak hanya soal kemacetan, warga juga mengkhawatirkan faktor keselamatan. Truk-truk bermuatan berat kerap berhenti sembarangan di tepi jalan, meningkatkan risiko kecelakaan.
“Syukur tidak ada ambulans yang terjebak di sini. Kalau ada, bisa berbahaya bagi pasien yang butuh penanganan cepat. Kondisi ini harus segera ditertibkan,” kata Yudi, warga lainnya.
Lebih parah lagi, aktivitas hauling ini menyebabkan jalanan menjadi licin dan berlumpur akibat tumpahan ore nikel, meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara roda dua maupun roda empat.
Warga meminta pemerintah daerah dan kepolisian segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan adanya pengaturan waktu operasional truk hauling agar tidak beroperasi di jam sibuk guna mengurangi kemacetan.
“Seharusnya ada aturan yang jelas soal jam operasional truk tambang ini. Jangan sampai aktivitas mereka justru mengorbankan keselamatan pengguna jalan lain,” kata Ardi warga lainnya.
Selain itu, warga juga menuntut adanya penegakan aturan lalu lintas yang lebih ketat terhadap kendaraan yang parkir sembarangan di tepi jalan.
“Kami berharap pemerintah bisa menegur dan menindak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak hauling ini. Jika perlu, ada jalur alternatif yang tidak melewati pemukiman,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait, termasuk perusahaan tambang dan pemerintah kota, belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan warga.(hsn)
