PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Kendari, Senin, 19 Juni 2023
Workshop kali ini merupakan tindak lanjut dari Preliminary Workshop Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink yang sebelumnya telah diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023 lalu.
“Sebagai tindak lanjut dari preliminary workshop tersebut, telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dukungan para pihak terkait, baik di tingkat nasional dan daerah,” jelas Nunu Anugrah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK selaku Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara dalam arahan tertulisnya yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara membacakan arahan tertulis Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK yang juga Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara, Nunu Anugrah. Foto: Istimewa
Nunu mengatakan, dokumen rencana kerja tersebut merupakan dokumen komitmen Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang diintegrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan potensi luasan kawasan hutan seluas 2,3 juta Ha sangat berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional tersebut.
“Komitmen penuh tersebut dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Renja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara,” jelas Asrun.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Kendari (BPKHTL XXI Kendari), Pernando Sinabutar menegaskan bahwa salah satu tujuan dari penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala BPKHTL XXI Kendari, Pernando Sinabutar saat menyampaikan sambutan. Foto: Istimewa
“Tak hanya itu, dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen bersama antar para pihak yang berkepentingan pada sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung tercapainya Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan memastikan tersedianya rencana kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat menjadi acuan para pihak berkepentingan,” tambah Pernando.
Menurut Pernando, berdasarkan hasil analisis situasi, terdapat empat isu strategis FOLU yang menjadi perhatian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu deforestasi, degradasi, dan perubahan fungsi kawasan hutan; kelembagaan dan partisipasi masyarakat; pengelolaan kawasan hutan; dan potensi mangrove.
“Keempat isu strategis tersebut dibagi kedalam 5 rencana operasional, yaitu pencegahan deforestasi mineral, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, peningkatan cadangan karbon non rotasi, dan perlindungan areal konservasi tinggi dengan total target pelaksanaan aksi mitigasi seluar 1,5 juta hektar dengan proporsi terbesar pada perlindungan areal konservasi tinggi sebesar 82,5 persen,” jelas Pernando.
Nunu mengingatkan kembali bahwa perubahan iklim mengharuskan kita mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerja sama. “Kita harus membangun optimisme bahwa dokumen rencana kerja yang kita susun bersama akan memberikan manfaat untuk saat ini dan generasi yang akan datang,” pungkas Nunu.
Turut hadir pada workshop tersebut, perwakilan OPD dan UPT KLHK lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh Kepala KPH di Provinsi Sultra, akademisi dan tenaga ahli serta mitra kerja KLHK.(**)
