PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Dalam upaya mendorong Pilkada yang bersih, jujur, dan adil, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan DeklarasikanAnti Money Politik di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu, 24 November 2024.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI.
Ketua DPD APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul, menegaskan pentingnya peran kepala desa dan perangkat desa dalam menjaga netralitas sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput.
“Netralitas aparatur desa adalah tanggung jawab hukum sekaligus moral. Kita wajib memastikan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau uang,” katanya usai deklarasi Satgas di Kendari.
Berpose bersama usai deklarasi. Foto: Penafaktual.com
La Ode Alwi menyampaikan bahwa praktik money politik tidak hanya mencoreng nilai demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat luas, terutama di pedesaan.
Untuk itu, Kepala Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat itu menekankan empat poin penting yang harus menjadi komitmen bersama:
1. Menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilukada 2024.
2. Menolak intervensi politik yang memanfaatkan posisi aparatur desa.
3. Mengedukasi masyarakat agar memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena iming-iming materi.
4. Memerangi segala bentuk politik uang.
“Kita harus jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum membuktikan bahwa Sultra adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan generasi kita,” tegasnya.
Langkah yang dilakukan DPD APDESI Sultra ini mendapat apresiasi dari Bawaslu dan DPP Apdesi. Bawaslu Sultra menyambut baik pembentukan Satgas ini. Kepala bagian pengawasan Sekretariat Bawaslu Sultra, Syahar Ibnu Isnain menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam masa tenang menjelang pemungutan suara.
“Hari ini kami menyaksikan deklarasi Satgas Anti Money Politik oleh DPD APDESI. Ini adalah energi baru bagi Bawaslu dan jajaran untuk memperkuat pengawasan bersama di lapangan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPP APDESI, Surta Wijaya, juga mengapresiasi langkah DPD Apdesi Sultra. Menurutnya, pembentukan Satgas ini menunjukkan tanggung jawab moral dalam menjaga integritas demokrasi.
“Pemimpin harus dipilih karena visi dan integritasnya, bukan melalui praktik money politik. Apa yang dilakukan DPD APDESI Sultra adalah contoh nyata bagaimana demokrasi dapat dilindungi dari praktik-praktik curang,” tandasnya.
Dengan Satgas ini, APDESI Sultra berharap dapat menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang demi masa depan demokrasi yang lebih baik.(hsn)
