PENAFAKTUAL.COM, MUBAR – Isu rencana pembangunan Ritel Indomaret di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Mubar. Pro kontra pembangunan ritel modern itu makin hangat di media sosial setelah salah satu aktivis Sultra asal Mubar yakni Wawan Soneangkano mengeluarkan statement penolakan di beberapa media online.
Kali ini, Wawan Soneangkano kembali mengingatkan kepada Pj Bupati Mubar agar dapat berhati-hati dan lebih selektif mengambil keputusan dalam menerima investasi masuk di Kabupaten Mubar.
Sebab, masuknya gerai Indomaret di Mubar dinilai dapat melumpuhkan para pelaku UMKM dan pedagang asongan.
Tak berhenti sampai disitu, eks Ketua DPM FIB UHO itu juga menyoroti pemerintah daerah agar terlebih dahulu memperhatikan dan merapikan kondisi Mubar sebelum melakukan banyak hal yang pada akhirnya akan memberi dampak buruk terhadap masyarakat Kabupaten Mubar, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang saat ini berhubungan dengan surat permohonan dari pihak Indomaret tersebut.
Wawan meminta kepada Pj Bupati Mubar agar mengingatkan Kepala DPM PTSP untuk tidak melakukan hal-hal lain sebelum kondisi Mubar masuk pada tahap pemulihan birokrasi, dan penataan pembangunan sentral perkantoran.
“Apalagi harus memikirkan masuknya gerai baru Indomaret itu, saya fikir itu tidak terlalu penting,” kata Wawan kepada Media ini, Rabu, 28 Desember 2022.
“Saya fikir Pak Pj Bupati Harus menegur Kadis DPMPTSP yang mengeluarkan statement dukungan masuknya gerai baru indomaret di Muna barat. Sebab menurut saya, belum pas jika saat ini memikirkan permohonan pembangunan Indomaret itu, karena masih banyak hal yang harus di benahi di Kabupaten saat ini. Dan Soal investasi bisa di pikirkan jika waktunya sudah pas”, tuturnya.
Selain itu, Wawan menyampaikan agar Kepala DPMPTSP dan Pj Bupati mesti mengingat kembali bahwa yang membantu perputaran ekonomi di Kabupaten Mubar, bahkan se-Indonesia di masa sulit selama kurang lebih 3 tahun karena dilanda wabah Covid-19 bukan Indomaret, tetapi pelaku UMKM dan pedagang-pedagang asongan.
“Dan seluruh pemerintah daerah kabupaten Muna Barat harus ingat itu”, tegas Wawan.
Olehnya itu, lanjut Wawan, mestinya Pemda Mubar harus berdiskusi dan menyerap seluruh keluh kesah masyarakat khususnya pelaku UMKM supaya bisa memberi solusi untuk kemajuan usahanya mereka, bukan membawa investasi yang di kemudian hari justru akan melumpuhkan UMKM dan pedagang-pedagang asongan.
“Jadi sebaiknya, Pak Pj Bupati merapikan dulu birokrasinya, memastikan apakah semua instansi sudah pada bersih dan tidak ada nepotisme, menyelesaikan seluruh programnya, membereskan semua pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, sebelum menerima banyak bisikan-bisikan yang merugikan posisi dan jabatannya di kemudian hari. Karena takutnya semua yang sedang dikerjakan saat ini akan mandek atau berhenti di tengah jalan seperti yang sebelum-sebelumnya”, beber Alumnus Ilmu Sejarah FIB UHO itu.
Tak tanggung-tanggung, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta itu menegaskan agar Pj Bupati Mubar betul-betul mempertimbangkan dan tidak menerima permohonan pembangunan gerai baru indomaret di Muna Barat itu.
“Jika ada Kadis yang memaksakan, sebaiknya di rapikan, kalau Pak Pj tidak ingin melihat pengusaha-pengusaha kecil atau penjual-penjual enceran di warung-warung kecil jatuh tersungkur karena kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada investasi ketimbang para pedagang lokal”, tutupnya.
Editor: Husain
