PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Jaringan Demokrasi Rakyat (Jangkar) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti terkait inflansi yang terjadi saat ini. Naiknya harga bahan-bahan pokok menjadi bukti terjadinya inflasi dan ditambah dengan langkah dan mahalnya Tabung LPG 3 Kilogram yang sampai menembus Rp70.000.
Dari hasil rapat kordinasi pengendalian inflasi oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) yang digelar pada Senin 23 Oktober 2023 lalu, Provinsi Sultra tercatat sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua Jangkar Sultra, Juraidin mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat sultra dalam kondisi terhimpit.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit,” tegasnya.
Jangkar Sultra Memberikan catatan buruk terhadapp kinerja Pj Guberernur Sultra pasalnya inflasi menjadi salah satu dari 8 (Delapan) program strategis dari Pj Gubernur Sultra pada saat dilantik.
“Pj Guberur Sultra sejauh ini belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mengakibatkan masyarakat sultra menjerit,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis dan jika perlu mengevalusi kinerja Pj Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” beber Juraidin, Jumat, 7 Oktober 2023.
Selain itu pihaknya juga menilai Pj Gubernur tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.
Ia juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.
“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tutupnya.**)
