BOMBANA – Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana pemalsuan surat di Kabupaten Bombana batal dilakukan. Pasalnya, terpidana atas nama Abdul Latif Haba bin I Haba meninggal dunia sehari sebelum jadwal eksekusi.
Kejaksaan Negeri Bombana menyebut, putusan perkara tersebut sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun eksekusi tidak bisa dilanjutkan setelah adanya informasi kematian terpidana pada 3 November 2026.
Untuk memastikan status hukumnya, saat ini pihak kejaksaan tengah berkoordinasi dengan keluarga untuk mendapatkan bukti administrasi resmi berupa akta kematian.
Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Mohtar Arifin melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Three Putri Ayu membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/2026 tanggal 2 September 2026.
Dalam putusan itu, MA menolak kasasi yang diajukan Abdul Latif Haba bin I Haba. Dengan penolakan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat tetap sah.
“Putusan kasasi MA sudah kami terima. Isinya menolak permohonan kasasi terpidana, sehingga otomatis menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang menghukum terpidana empat bulan penjara,” kata Three saat dikonfirmasi, Senin, 16 November 2026.
Padahal, kata Three, sehari sebelum kabar duka itu datang, jaksa eksekutor telah menjadwalkan eksekusi pada 4 November 2026. Bahkan sebelumnya, pada 27 Oktober 2026, tim jaksa sudah melayangkan surat panggilan resmi kepada terpidana sebagai tahapan eksekusi putusan inkrah.
“Kami dapat informasi terpidana meninggal 3 November 2026. Tapi kami tetap harus pastikan dengan dokumen resmi dari keluarga sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang telah meninggal,” jelasnya.
Secara aturan hukum, lanjut Three, meninggalnya terpidana menjadi alasan gugurnya kewenangan negara untuk melaksanakan pidana. Hal itu tertuang dalam Pasal 140 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Artinya, jika kematian terpidana sudah terbukti secara resmi, maka hukuman empat bulan penjara terhadap Abdul Latif tidak dapat dieksekusi lagi meskipun putusannya sudah inkrah.
Terkait barang bukti surat palsu dalam perkara tersebut, nantinya akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku, yakni dimusnahkan oleh negara.
Diketahui, kasus yang menjerat Abdul Latif bermula dari dugaan penggunaan surat keterangan tanah palsu seluas 12 kilometer persegi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Surat itu dipakai sebagai dasar untuk menjual lahan kepada pihak lain, hingga perkaranya bergulir sampai tingkat kasasi.
Kejari Bombana menegaskan tetap menjalankan setiap tahapan penanganan perkara secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk dalam kondisi yang menyebabkan gugurnya kewenangan eksekusi tersebut.
“Pelaksanaan putusan pengadilan adalah kewajiban kami. Kami jalankan secara cermat, profesional, dan tetap menghormati hak setiap orang demi kepastian hukum,” pungkasnya.(red)



















