KONAWE SELATAN – PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) menyampaikan penjelasan resmi terkait dinamika hubungan industrial yang berkembang belakangan ini. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menghormati peran DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga representasi rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hak-hak ketenagakerjaan.
Dalam pernyataannya, PT WIN menjelaskan bahwa ketidakhadiran perusahaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengabaian maupun pelecehan terhadap lembaga DPRD. Sebelumnya, PT WIN telah hadir dalam dua agenda RDP dan menyampaikan sikap serta penjelasan atas persoalan yang dipersoalkan.
Muhammad Nuriman Djalani, Project Manajer (PM) PT WIN, mengatakan bahwa ketidakhadiran pada RDP berikutnya disebabkan oleh kondisi Direktur Utama yang sedang sakit. Selain itu, pendelegasian kepada Divisi Hukum tidak dapat dilakukan karena keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Meski demikian, PT WIN menegaskan tetap membuka ruang komunikasi dan dialog secara konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Muhammad Nuriman Djalani.
Terkait isu tunggakan upah eks karyawan, PT WIN menjelaskan bahwa penyelesaian hubungan kerja telah ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah. Proses tersebut dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator hubungan industrial pada instansi ketenagakerjaan dan telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB).
PT WIN juga menyayangkan munculnya rekomendasi penghentian seluruh aktivitas operasional perusahaan sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Menurut perusahaan, langkah tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat karena berpotensi menimbulkan dampak luas.
“PT WIN menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai kemanusiaan, serta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan,” tutup Muhammad Nuriman Djalani.(red)
