PENAFAKTUAL.COM – Komisi II DPR RI menyoroti dugaan penyerobotan lahan oleh PT Marketindo Selaras (MS) dalam rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Senin, 21 April 2025. Kasus yang terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ini dinilai sudah meresahkan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta Menteri ATR/BPN untuk segera memeriksa legalitas operasional perusahaan sawit tersebut, terutama terkait status Hak Guna Usaha (HGU).
“Soal PT MS yang mengambil atau menyerobot lahan masyarakat, saya mohon Pak Menteri mengecek perusahaan tersebut apakah HGU-nya resmi atau tidak,” kata Bahtra dalam rapat yang juga dihadiri kepala kantor wilayah pertanahan seluruh Indonesia secara virtual.
Bahtra menyoroti ketidakhadiran Kantor Pertanahan Konawe Selatan dalam forum tersebut, yang menunjukkan lemahnya komitmen dalam menangani persoalan agraria di daerah.
“Kantah Konawe Selatan tidak hadir. Ini menunjukkan kita perlu agar Pak Menteri langsung memantau kinerja kantah di masing-masing daerah,” katanya.
Selain perusahaan sawit, Bahtra juga mengungkap laporan dari warga tentang aktivitas perusahaan tambang yang disebut turut menyerobot lahan fasilitas umum, termasuk sekolah dan rumah warga.
“Mereka menganggap bahwa yang di bawah itu mineral, sedangkan di atasnya tidak dihitung,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, turut menyesalkan absennya perwakilan dari Konawe Selatan dan meminta Nusron Wahid untuk mengevaluasi pejabat BPN yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.
“Kita perlu mengecek SK terbaru dari Pak Menteri dan mengevaluasi pejabat yang tidak berkinerja,” ujar Rifqi.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kantor Pertanahan Konawe Selatan maupun dari Kementerian ATR/BPN terkait ketidakhadiran dalam rapat serta tanggapan atas dugaan penyerobotan lahan oleh PT Marketindo Selaras.(hsn)
