PENAFAKTUAL.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat TNI-Polri untuk segera menindak ekspor ilegal dan aktivitas pertambangan ilegal.
Hal itu disampaikan presiden Jokowi saat seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Menurut Presiden Jokowi, jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih terus berjalan, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu
“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ,” kata Jokowi Widodo.
Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
Dalam Rapim TNI-Polri ini, Jokowi lebih banyak menyampaikan arahan terkait sektor ekonomi. Jokowi meminta TNI-Polri mengawal proses industrialisasi dan menjaga investasi di Daerah agar bisa berjalan kondusif jangan ada gangguan dari pihak mana pun.
“Secara garis besar itu tapi karena temanya yang dipilih TNI-Polri berkaitan dengan produktivitas dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberi nilai tambah bagi negara”, papar Presiden RI 2 periode itu.
“Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik dilapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” imbuhnya.
Selain itu ia berpesan kepada TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis apalagi ditahan 2023 ini memasuki tahun politik.
“Ditahun Politik 2023 ini supaya TNI-Polri tidak terlibat dalam Politik Praktis”, tukasnya.(rls)
