Menu

Mode Gelap
Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan! Diduga Lakukan Pengrusakan dan Penyerobotan, Warga Desa Tapuhaka Dipolisikan Truck Pengangkut Ore Nikel Milik PT Karyatama Konawe Utara Terbalik

Daerah · 21 Nov 2022 14:05 WITA ·

Pilkades di Muna, dari Masa Tenang ke Masa Tidak Tenang


 Gagarin, SH Perbesar

Gagarin, SH

PENAFAKTUAL.COM, MUNA – Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 124 desa di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menimbulkan reaski dari sejumlah pihak. Tanggapan dan kritikan salah satunya muncul dari praktisi hukum, Gagarin.

Kepada media ini, Gagarin mengungkakan bahwa penundaan tahapan pilkades bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 48 tahun 2022 tentang pedoman pemilihan kepala desa. Dalam pasal 69 ayat 1 jadwal kampanye digelar selama tiga hari yakni tanggal 14 sampai 16 November 2022.

Namun, yang menjadi pertanyaan pada masa setelah 3 hari seharusnya tahapan pemilihan sudah dilaksanakan tetapi oleh desk pemilihan pihak Pemerintah Kabupaten Muna menunda sampai pada waktu yang tidak ditentukan.

“Lantas siapa yang bertanggung jawab jika melewati masa tenang menjadi masa tidak tenang?. 124 desa se- Kabupaten Muna dari masa tenang ke masa tidak tenang. Semoga tetap tenang”, ungkap Gagarin, Jumat, 18 November 2022.

Advokat kelahiran Muna Timur itu sangat menyayangkan kesiapan desk pemilihan Kades di Muna seolah-olah dilakukan sesuka hati oleh pembuat keputusan. Sementara, mereka kurang mempertimbangkan efek penundaan yang kemungkinan akan berdampak besar pada tatanan kultur masyarakat di 124 desa yang akan melaksanakan pilkades.

“Mulai dari kerugian para calon hingga benturan atau gesekan kepentingan para tim calon untuk melakukan kampanye yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan konflik. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi”, ketusnya.

Diketahui, penundaan Pikades di Muna terjadi untuk ketiga kalinya. Jadwal awal ditetapkan pada 1 November. Kemudian molor menjadi 13 November, lalu molor lagi pada 20 November 2022 dan saat ini belum diketahui kapan jadwal penetapan pesta demokrasi itu akan digelar.

Menurut Gagarin, penundaan yang sudah sampai 3 kali tersebut menunjukan bentuk ketidakprofesionalannya tim penyelenggara untuk bekerja melaksanakan aturan.

“Dan terkesan ini juga merupakan bagian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang gagal untuk mempertahankan kepentingan politik masyarakat desa”, tukasnya.

Penulis: Husain

Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kapolda Sultra Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN Usai Bongkar Kasus Mafia Tanah

25 November 2024 - 13:58 WITA

La Ode Tariala Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD Sultra

25 November 2024 - 13:34 WITA

286 WBP Rutan Raha Siap Salurkan Hak Suara di Pilkada 2024

25 November 2024 - 13:16 WITA

Muswil ke-II FIM PII Sultra Sukses Digelar, Para Insinyur Muda Diharap Jadi Pelopor Pembangunan

24 November 2024 - 20:32 WITA

Dituding Terima Upeti dari Perusahaan Tambang, Begini Penjelasan KUPP Lapuko

23 November 2024 - 20:23 WITA

PT Arsa Mega Pratama Nekat Beroperasi Meski Belum Punya Izin Lingkungan

22 November 2024 - 19:16 WITA

Trending di Daerah