Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Politik · 13 Mei 2023 21:43 WITA ·

Pergantiannya Dinilai Janggal, La Ode Barhim Ajukan Gugatan ke Mahkamah PPP


 Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim. Foto: Istimewa Perbesar

Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Gejolak politik di Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belakangan ini mulai memanas. Bergantinya Ketua DPW PPP Sultra Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim tanpa alasan yang jelas memicu perlawanan dari kubu pendukung La Ode Barhim. Ia pun secara resmi mengajukan perlawanan hukum.

Honoratus S. Huar Noning, S.H., M.H., selaku kuasa Hukum La Ode Barhim mengatakan telah beredar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor: 0849/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sultra Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 8 Syawal 1444 H / 29 April 2023 M.

Terkait hal itu, ia mengingatkan kepada kader PPP Provinsi Sultra dan seluruh masyarakat Sultra, bahwa La Ode Barhim selaku Ketua DPW berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0776/SK/DPP/W/IX/2022 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 27 Shafar 1443 H / 24 September 2022 M.

Berdasarkan hal tersebut, ia melakukan perlawanan secara hukum terhadap beredarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut melalui pengajuan permohonan sengketa kepengurusan pada Mahkamah Partai di Partai Persatuan Pembangunan yang dikirimkan kepada Mahkamah Partai pada tanggal 11 Mei 2023.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut hingga saat ini belum diterima secara resmi oleh La Ode Barhim, meskipun telah diminta secara tertulis ke DPP pada tanggal 10 Mei 2023 tetapi tidak diberikan.

Honoratus S. Huar Noning membeberkan beberapa alasan terkait pengajuan perlawanan secara hukum.

Pertama, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0849/SK/DPP/W/IV/2023 telah dibuat dengan keputusan: membentuk/mengangkat Pelaksana Tugas DPW, kemudian Pelaksana Tugas tersebut diberikan tugas untuk menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut menyalahi Putusan Mahkamah Partai nomor 17/MP-DPP- PPP/2022 tanggal 27 Januari 2023 dikarenakan Putusan Mahkamah Partai tidak memutuskan untuk memberikan kewenangan kepada DPP membentuk Pelaksana Tugas DPW.

Kemudian, pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tersebut juga patut diduga menyalahi AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang berlaku, dikarenakan dalam hal pemilihan dan/atau penetapan formatur yang bertugas menyusun pengurus harian dari DPW sehingga kewenangannya berada pada Musyawarah Wilayah.

Adapun organ Formatur yang dimaksud AD/ART merupakan organ yang sama yang dimaksud oleh Surat keputusan DPP tersebut dalam penyebutan Pelaksana Tugas, sehingga dengan demikian seharusnya Pengurus Harian DPP tidak berwenang untuk memilih pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

DPW.

“Surat mosi tidak percaya yang dijadikan sebagai salah satu hal yang diperhatikan dalam Surat keputusan DPP dari setiap DPC itupun patut diduga menyalahi AD/ART Partai Persatuan Pembangunan, karena surat mosi tidak percaya haruslah merupakan keputusan dari Musyawarah Kerja Cabang dan bukan didasarkan pada keinginan perorangan pengurus DPC,” kata Honoratus S. Huar Noning dalam rilis persnya yang diterima media ini, Sabtu, 13 Mei 2023.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa adapun pengajuan ke DPP atas surat mosi tidak percaya tersebut patut diduga juga telah menyalahi AD/ART dikarenakan surat/permintaan tertulis dari DPC seharusnya diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah dan bukan langsung dibuat keputusan oleh Pengurus Harian DPP.

“La Ode Barhim selanjutnya akan mengikuti proses yang akan berlangsung di Mahkamah Partai dan proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku,” pungkasnya.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 259 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Maju Pilgub Sultra, Lukman Abunawas Bakal Berpasangan dengan Figur Kepulauan

6 April 2024 - 21:12 WITA

Maju Pilgub Sultra, Bahtiar Madattuang Bidik Partai Demokrat

6 April 2024 - 15:42 WITA

Maju Pilawali Kendari, SKI Klaim Didukung Hampir 20 Kursi

6 April 2024 - 04:19 WITA

Rajiun Tumada Target Partai Demokrat pada Perhelatan Pilkada Muna 2024

6 April 2024 - 00:42 WITA

Maju Pilbup Konkep, Andi Muhammad Lutfi Jadi Pendaftar Pertama di PDIP

5 April 2024 - 23:49 WITA

Usai Daftar di Dua Partai, Kini Abdul Rahman Incar PDIP

5 April 2024 - 16:41 WITA

Trending di Politik