Opini: Rasmin Jaya
Bangsa kita baru saja melewati momentum besar pesta demokrasi dan pilkada 2024, banyak dinamika dan tantangan yang di hadapi dalam transisi pergantian kepemimpinan. Sejatinya pesta demokrasi adalah jalan kita mencari dan memilih pemimpin yang akan memimpin daerah dalam 5 tahun ke depan. Meskipun ini adalah momentum tahunan tetapi sebagai generasi muda tak bisa menutup mata untuk tidak ikut andil dalam urusan pembangunan dan kesejahteraan yang terus berkesinambungan serta dalam urusan pergantian pemimpin.
Banyaknya figur dan kandidat yang berlatar belakang penguasa menjadikan ini sebagai tantangan kedepan dengan banyaknya kekayaan dan potensi sumber daya alam kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Ini akan berimplikasi bagaimana nasib masyarakat kedepan terkait dengan orientasi kebijakan.
Perselingkuhan penguasa dan pengusaha sangat rentan dan berpotensi untuk menjadikan daerah ini nantinya proses pengelolaan potensi sumber daya alamnya dan kekayaan nanti secara ugal-ugalan. Tak bisa di pungkiri beberapa kepemimpinan sebelumnya terjadi demikian, maka sangat mungkin ke depan akan mengalami nasib yang sama. Tentu itu menjadikan kita pelajaran dan refleksi untuk berbuat lebih banyak, mengawasi setiap kebijakan yang ada agar sesuai dengan rellnya.
Bagaimana tidak, penulis yang pernah terlibat dalam beberapa advokasi perjuangan kerakyatan merasa prihatin dengan situasi dan kondisi tersebut. Seolah olah pemimpin menutup mata dan telinga tentang apa yang di rasakan oleh rakyat. Produk kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran dan tebang pilih, terkesan mereka hanya melindungi iklim investasi dan pertambangan yang harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Belum lagi dengan sektor pendidikan, kesehatan, Infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya. Padahal ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang tidak bisa diabaikan. Untuk mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) maka penguatan dan perbaikan sektor pendidikan harus menjadi sektor yang paling prioritas sejalan dengan harapan pemerintah menuju Golden Indonesia Emas tahun 2045, sangat kontras sekali.
Dengan demikian ini akan menimbulkan kesenjangan antara penguasa, pengusaha dan masyarakat secara umum. Kekayaan alam kita tak begitu dirasakan oleh masyarakat, eksplorasi dan eksploitasi dimana dimana justru memberikan dampak negatif yang cukup signifikan untuk masyarakat.
Potensi Kekayaan Alam
Bahwa air, tanah dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan akan di peruntukan kepada masyarakat justru sangat bertolak belakang dengan apa yang di alami saat ini.
Justru kekayaan tersebut hanya di kuasai oleh segelintir orang dan untuk kepentingan kelompok dan diri mereka pribadi. Sebagai putra daerah merasa prihatin melihat fenomena demikian, justru masyarakat menjadi penonton di daerah sendiri yang hanya mendapatkan ampas ampasnya.
Semua sumber daya alam (SDA) terasa dalam balutan penguasaan kaum oligarki dan kepentingan kelompok untuk melanggengkan kekuasaannya. Kekayaan alam di Sulawesi Tenggara sebagai anugerah yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, tetapi sayangnya kuasai oleh segelintir orang dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
Berharap agar kekayaan alam yang diberkahi oleh Allah SWT dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih baik dan menjadi sentral perputaran ekonomi yang memadai.
Salah satu akar persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara adalah praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak pejabat yang terlibat skandal seperti itu bahkan menjadikan investor sebagai juru kunci dalam modal kampanye di momentum Pilkada.
Dengan banyaknya praktik-praktik korupsi di sektor SDA, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada, terkesan bahwa pemimpin kita masih menutup mata dan tidak punya nurani untuk melihat persoalan rakyat secara jernih.
Terobosan Kaum Muda
Respon terhadap krisis multidimensi saat ini harus segera ada terobosan dan sikap mandiri tanpa harus ada ketergantungan dari pihak luar, kita sudah banyak melihat pengalaman masa lalu dan cukup untuk mengambil hikmahnya bagaimana negara luar melakukan ekspansi dan hegemoni terhadap daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah.
Pendidikan dan penguatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama. Alokasi dana pendidikan harus lebih besar di kucurkan untuk pemerataan pendidikan, banyak generasi yang punya harapan dan impian untuk melanjutkan pendidikan dan sekolah tetapi terkendala di biaya sehingga ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius untuk mengatasi masalah tersebut.
Pendidikan harus menjadi sarana utama untuk menciptakan bibit pemimpin yang progres dan revolusioner serta penguatan kualitas SDM agar bisa berkompetisi di ruang-Trisakti pengabdian yang tepat sasaran. Fenomena dan kondisi hari adalah fakta proses penjajahan secara ekonomi yang di lakukan oleh bangsa penjajah, dimana dengan kebijakan yang membuka kebebasan kepada investor yang menanamkan investasinya di Sulawesi Tenggara.
Potensi yang dimilki oleh daerah ini jika di kelola secara baik dan benar akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mereka yang bermukim di sekitar pertambangan harusnya bisa mendapatkan itu, bukan malah mendapatkan dampak negatifnya dari limbah dan rusaknya lingkungan. Pemerintah harus secara pro aktif mengontrol izin pertambangan dan menerapkan sesuai dengan standar operasional prosedur.
Kepemimpinan yang Dibutuhkan
Transisi kepemimpinan adalah hal yang paling mungkin dalam setiap periode pemerintahan. Harapan kita sebagai pemuda membutuhkan pemimpin yang betul-betul berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat tidak hanya melalui lisan tetapi harus berdasarkan tindakan nyata yang kongkret.
Pertama, Kepemimpinan yang diperlukan Sulawesi Tenggara adalah kepemimpinan yang berorientasi transformatif, kepemimpinan yang berkemampuan untuk mendorong rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah di miliki dan semua bentuk potensi, kapabilitas untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian tanpa harus ketergantungan sama pihak luar.
Kedua, kepemimpinan yang di perlukan oleh daerah ini adalah kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan melampaui generasi, memiliki harapan dan cita-cita yang kuat tentang hari-hari baik ke depan, sebab sejauh ini kepemimpinan di Sulawesi Tenggara terbelenggu dalam ketidakberdayaan dan ketidakberanian untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat secara menyeluruh, sehingga sangat mudah bermain mata dengan korporasi, investor yang punya agenda tersendiri untuk mengeruk dari pada potensi sumber daya alam dan kekayaan yang ada di Sulawesi Tenggara.
Ketiga, kepemimpinan yang di butuhkan oleh Sulawesi Tenggara adalah kepemimpinan yang berkomitmen pada penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi di antara para pejabat yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Keempat, kepemimpinan yang di perlukan oleh Sulawesi Tenggara harus memprioritaskan pada perbaikkan infrastruktur, sarana dan prasarana serta peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Berkomitmen kuat untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat, yang sangat ini tengah melarat dan di bodohi oleh sistem.
Kelima, kepemimpinan yang di butuhkan adalah harus menjadikan masyarakat sebagai orientasi dan tujuan utama dalam hal memberikan pelayanan sebaik mungkin dan tidak memiliki kepentingan ganda dengan bermain mata dengan penguasa dan pengusaha. Sebab beberapa yang terjadi, adanya konflik kepentingan sehingga menggiring salah satu pejabat daerah serta elit partai politik. Ini salah satu yang di takutkan, sering kali pemimpin kita memiliki bisnis, jaringan keluarga sehingga mendorong dan menjebak mereka dalam permainan kotor. Kedepan kepemimpinan di Sulawesi Tenggara harus bersih, tegas dan benar-benar mengorbankan seluruh kepentingannya dengan komitmen kepemimpinan yang mensejahterakan masyarakat secara umum tanpa pandang bulu dan perbedaan apapun.
Sehingga sebagai akhir ulasan ini pemerintah sudah harus lebih serius dan dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup serta pemerintah bisa menjadi garda terdepan mengambil tanggung jawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusian yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
Pemerintah tidak boleh tunduk terhadap korporasi dan kepentingan investor karena ia punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya bukan kepada investasinya, bukan kepada kelompoknya keluarganya apa lagi. Selamat bekerja Pemimpin Sulawesi Tenggara yang terpilih dan tercantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut bukan hanya acara seremonial tetapi sesuatu yang sangat sakral dimana di atas pundaknya ada beban, tanggung jawab semata mata untuk masyarakat.
Penulis adalah Ketua DPC GMNI Kendari yang Mahasiswa Pasca Sarjana UHO
