BOMBANA – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 27 April 2026. Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Upacara dihadiri aparatur sipil negara (ASN) serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bertindak sebagai inspektur upacara, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K, mewakili Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si.
Momentum Perkuat Pelayanan Publik
Dalam sambutannya, Syahrun menegaskan peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk meninjau sekaligus memperkuat tekad pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Otonomi daerah adalah instrumen strategis yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi, berkreasi, serta menciptakan terobosan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,” ujar Syahrun.
Ia berharap semangat otonomi daerah mendorong Bombana menjadi wilayah yang mandiri, tangguh, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Amanat Mendagri: Otonomi Percepat Pemerataan
Pada kesempatan itu, Syahrun membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Mendagri menekankan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan amanat Mendagri.
Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian serta tanggung jawab daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal. Selain itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan visi pembangunan nasional.
Tantangan dan Langkah Strategis Daerah
Mendagri juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang masih bersifat administratif, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat.
Kolaborasi antar daerah pun perlu ditingkatkan, khususnya menangani masalah lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, banjir, hingga sampah yang masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk Bombana.
Pemerintah daerah diminta lebih menitikberatkan pada pemenuhan layanan dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta perlindungan sosial. Hal itu penting untuk memperkuat ketahanan daerah menghadapi krisis.
Pemerintah pusat menekankan beberapa langkah strategis, antara lain memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi.
Selain itu, daerah didorong menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif untuk membuka lapangan kerja. Hal itu dapat diwujudkan dengan mendukung UMKM serta sektor informal sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan tidak akan tercapai optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama,” tegas Syahrun membacakan amanat Mendagri.
Semua pemerintah daerah juga diingatkan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk pelaksanaan peringatan Hari Otonomi Daerah.(fan)
