Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Daerah · 30 Apr 2026 18:37 WITA ·

P3D-Konut Soroti Dugaan Tambang PT Karya Konawe Utara Beroperasi Tanpa Persetujuan RKAB 2026


 Jenderal Lapangan P3D-Konut, Jefri (kiri) saat mengikuti RDP di DPRD Sultra. Foto: Istimewa Perbesar

Jenderal Lapangan P3D-Konut, Jefri (kiri) saat mengikuti RDP di DPRD Sultra. Foto: Istimewa

KENDARI – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D-Konut) menyoroti dugaan aktivitas penambangan PT Karya Konawe Utara (KKU) tanpa persejutuan Rencana Kerja dan Angggaran Biaya (RKAB) 2026.

Dugaan tersebut tersampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Toronipa Gedung B Lantai 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, 29 April 2026.

Jenderal Lapangan P3D-Konut Jefri menduga penambangan PT KKU di luar RKAB menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebab menurut Jefri berdasarkan hasil investigasi dilakukan pihaknya diduga PT KKU mengeluarkan ore nikel dalam kawasan pertambangan diduga tanpa persejutuan RKAB.

Berdasarkan dugaan tersebut, Jefri dalam kesempatan RDP di DPRD Sultra meminta pihak PT KKU mempertanggungjawabkan legalitas RKAB.

Menanggapi permintaan itu, pihak PT KKU Cipto mengatakan untuk hal di luar RKAB berdasarkan Surat Edaran (SE) Ditjen Minerba No. 2.E/HK.03/DJB/2025 bahwa pemegang IUP/IUPK yang belum mendapatkan persetujuan RKAB 2026 diizinkan melakukan penambangan terbatas maksimal 25% dari rencana produksi tahunan.

Cipto mengklaim bahwa SE itu bentuk relaksasi dari Ditjen Minerba, namun hanya berlaku sebagai jembatan sementara hingga 31 Maret 2026 guna menjaga kepastian operasional tambang PT KKU.

“Berdasarkan surat tersebut PT KKU mendapatkan persetujuan RKAB 2026 dengan Nomor P-201.RKAB/MB.04/DJB.M/2026 tertanggal 14 Maret 2026 sehingga kegiatan operasional berada dalam kerangka perizinan berlaku tanpa ada periode ketidaksesuaian,” ujar Cipto dalam kesempatan RDP di DPRD Sultra, Rabu 29 April 2026.

Artikel ini telah dibaca 60 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polres Muna Bakal Gelar Operasi Zebra Anoa Mulai 16 November, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar!

13 November 2026 - 14:18 WITA

LM Rusman Emba Resmi Dilantik Jadi Ketua FKPPI Sultra Periode 2023-2028

12 November 2026 - 18:40 WITA

KN Chundamani P.116 dan KNP 370 Milik KSOP Kendari Gelar Patroli Gabungan di Perairan Molawe

12 November 2026 - 13:03 WITA

Bank Sultra Salurkan CSR Rp35 Juta untuk Buku Bacaan Perpustakaan Muna

3 November 2026 - 16:09 WITA

PT GAP Jawab Keluhan Nelayan: Dua Perahu Diserahkan untuk Warga Parasi dan Watumbohoti

31 Oktober 2026 - 09:13 WITA

Didatangi Massa, Kadispar Sultra Rdwan Badallah Ngumpet di Balik Staf Perempuan

28 Oktober 2026 - 13:23 WITA

Trending di Daerah