Jam dinding di ruang guru itu berdetak lebih keras dari biasanya. Pukul 06.30 pagi, di sebuah sekolah sederhana di pelosok Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, seorang guru perempuan sudah duduk merapikan buku absen. Murid belum datang, embun belum kering, tapi ia sudah harus menjadi teladan.
Pemandangan itu bukan hanya milik di satu daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Baubau hingga Papua, pagi guru Indonesia selalu dimulai lebih awal. Mereka datang paling pagi, pulang paling akhir, sebuah disiplin yang tidak pernah ditawar.
Negara menuntut mereka memberikan teladan. Menuntut mengajar minimal 24 jam dalam seminggu, bahkan lebih. Menuntut menyelesaikan RPP, mengisi Platform Merdeka Mengajar, mengunggah e-Kinerja, dan puluhan administrasi berbelit yang jika terlambat sedetik, namanya akan memerah di sistem.
Tapi ada satu hal yang tidak pernah dituntut negara untuk tepat waktu: hak mereka sendiri. Tunjangan Profesi Guru. TPG.
Bagi pejabat di pusat, TPG mungkin hanya angka di lembar APBN. Bagi guru, itu adalah napas dapur. Itu adalah uang beras, uang sepatu anak yang sudah menganga dan harus dilem dengan aibon setiap minggu, uang cicilan motor untuk melewati jalan becek menuju sekolah.
Guru juga manusia. Ia punya keluarga yang harus dihidupi. Punya anak yang harus disekolahkan. Punya cicilan, kredit, tagihan listrik, dan kebutuhan yang tidak pernah mau mengerti kata “nanti”.
Kini sudah bulan Oktober. Artinya, seharusnya sudah empat bulan hak itu mendarat di rekening mereka: Juli, Agustus, September, Oktober. Empat bulan janji yang dihitung setiap malam sebelum tidur.
Namun faktanya pahit. Di banyak daerah di Sulawesi Tenggara, baru satu bulan yang cair. Bahkan ada beberapa guru juga yang belum cair sama sekali selama empat bulan itu. Dari Juli hingga Oktober, layar mobile banking itu diam, tidak bergerak.
Maka kata yang paling sering diucapkan seorang guru kepada anaknya di rumah adalah “nanti”. Nanti sepatunya dibeli kalau sertifikasi sudah cair. Nanti uang sekolahnya dibayar kalau TPG sudah masuk. Nanti sudah cair TPG uang untuk bayar kost anaknya yang kuliah baru dikirimkan. Kata nanti yang dicicil tanpa pernah tahu tanggal jatuh temponya.
Kita terus berkata guru harus ikhlas. Ikhlas mengabdi, ikhlas mendidik. Kata itu begitu indah diucapkan di podium seminar. Tapi pernahkah kita bertanya, bisakah ikhlas dipakai untuk membayar di warung beras? Bisakah ikhlas membuat penagih kredit berhenti mengetuk pintu?
Di depan kelas, mereka tetap tersenyum. Dengan suara lantang mereka mengajarkan tentang Indonesia Emas, tentang cita-cita, tentang disiplin dan cinta tanah air. Mereka mengajarkan muridnya untuk percaya pada negara. Sementara di dalam hatinya, mereka bertanya lirih, apakah negara masih ingat pada mereka.
Jawaban itu terasa semakin perih ketika mereka melihat layar televisi di sore hari. Di pusat sana, di istana yang terang benderang, kue kekuasaan sedang dibagi-bagi dengan cepat dan pasti.
Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto melantik lagi sejumlah pejabat. Ada Wantimpres yang dilantik, ada deretan wakil menteri baru yang mengucap sumpah, bahkan ada beberapa kementerian yang kini memiliki lebih dari satu wakil menteri. Wajah-wajah baru dengan jas rapi dan senyum lebar.
Di pusat, semua serba pasti. Jabatan pasti, kursi pasti, fasilitas mewah pasti, gaji fantastis pasti cair tepat waktu. Tidak ada yang harus menunggu empat bulan tanpa kepastian.
Sementara di daerah, kata yang paling sering didengar guru adalah efisiensi. Anggaran dipangkas. Sekolah dipaksa hemat. Kegiatan siswa dikurangi. Semua diminta mengencangkan ikat pinggang dengan dalih penghematan.
Inilah ironi telanjang yang dipertontonkan kepada jutaan rakyat Indonesia. Di daerah dipaksa hemat, di pusat sibuk bagi-bagi jabatan. Mendidik anak bangsa dianggap beban anggaran yang harus diefisiensi, sementara menambah kursi kekuasaan dianggap investasi yang harus dipercepat.
Kabinet Prabowo yang sangat gemuk, dengan banyaknya kementerian dan banyaknya para pejabat, dinilai banyak pihak hanya menghabiskan uang negara untuk menggaji mereka. Sementara guru yang jelas-jelas menghabiskan waktunya untuk negara, justru haknya tertunda.
Terkadang saya terbayang, apakah ini hanya mimpi? Apakah mungkin negara yang begitu bangga dengan bonus demografi ini lupa siapa yang menyiapkan generasinya? Eh, ternyata ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang dipertontonkan setiap hari.
Ini bukan lagi cerita tentang satu satu dua guru di Kendari, di Baubau, di Wakatobi, atau di Papua. Ini adalah fenomena guru di seluruh Indonesia. Ada seorang guru yang harus mengojek sepulang sekolah, guru senior yang harus menjual gorengan di senja hari. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak boleh menyerah menjadi orang tua, meski negara tak memberikan kepastian pada mereka.
Para guru tidak pernah meminta dimuliakan seperti pejabat. Mereka hanya meminta satu hal: kepastian. Bahwa hak profesional yang telah mereka tebus dengan puluhan jam mengajar dan tumpukan administrasi itu dibayar tepat waktu. Sebab menunggu TPG bukan soal menunggu uang, ini soal menunggu pengakuan bahwa negara yang mereka layani setiap pagi, masih mau mendengarkan isak dapur mereka setiap malam.
Penulis adalah Founder Penafaktual.com
