MUNA BARAT – Harga minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dikeluhkan warga karena mencapai Rp15 ribu per liter. Harga tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per liter.
Tak hanya mahal, minyak tanah juga semakin sulit diperoleh. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga saat ditemui di Pasar Suka Damai, Desa Suka Damai, Kecamatan Tiworo Tengah, Senin, 9 November 2026.
Salah seorang warga, Juariah, mengatakan tingginya harga minyak tanah semakin membebani pengeluaran rumah tangga. Apalagi, bahan bakar tersebut tidak selalu tersedia meski warga bersedia membelinya dengan harga mahal.
“Sekarang sudah Rp15 ribu per liter. Itu pun susah didapat,” keluhnya.
Juariah mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Muna Barat segera turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah menggelar operasi pasar sekaligus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan harga minyak tanah di tingkat pengecer tidak melampaui ketentuan HET yang telah ditetapkan.
Selain itu, Juariah berharap pemerintah mempercepat program konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram agar masyarakat memiliki alternatif bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan memasak.
“Kalau minyak tanah semakin sulit didapat, kami berharap segera ada konversi ke gas 3 kilogram,” ujarnya.
Desakan serupa sebelumnya disampaikan Anggota Komisi III DPRD Muna Barat, La Ode Sariba. Ia menginisiasi usulan kepada pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sultra untuk memperjuangkan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sariba menilai masyarakat di wilayah kepulauan membutuhkan akses energi bersubsidi yang lebih mudah dan terjangkau. Pasalnya, keterbatasan distribusi LPG serta tingginya biaya transportasi turut memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Bahkan, persoalan distribusi LPG antardaerah disebut telah menimbulkan persoalan hukum bagi sejumlah warga yang berupaya memenuhi kebutuhan gas di wilayah kepulauan.
“Masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses energi bersubsidi yang adil, mudah diperoleh, dan terjangkau,” tegasnya.
Sementara itu, ketentuan HET minyak tanah di Sultra mengacu pada SK Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/485 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengendalian HET Minyak Tanah. Dalam ketentuan tersebut, harga minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp6.500 per liter.
Dengan harga yang dikeluhkan warga mencapai Rp15 ribu per liter, terdapat selisih Rp8.500 dari HET. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga.
Warga pun mendesak Disperindag Muna Barat segera menelusuri rantai distribusi, memastikan ketersediaan stok, serta menindaklanjuti dugaan penjualan minyak tanah bersubsidi di atas ketentuan harga pemerintah. (red)
