KENDARI – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di tengah ancaman musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan nasional.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan terkait dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, Selasa, 6 Oktober 2026.
Zulkifli mengatakan pemerintah telah menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 1 juta ton bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi 33,2 juta penerima manfaat dari Desil 1 hingga Desil 4. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan yang dirapel untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram,” ujar Zulkifli.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program beras subsidi melalui Perum Bulog sebanyak 1 juta ton. Beras tersebut akan disalurkan melalui pasar-pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Zulkifli menyebut harga beras di sejumlah pasar saat ini telah mencapai Rp15.000 per kilogram.
“Karena itu pemerintah hadir melalui operasi pasar dan beras subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi pakan ternak berupa jagung sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.000 per kilogram. Program ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pakan sekaligus mendukung produktivitas sektor peternakan.
Zulkifli meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, memperbanyak pelaksanaan pasar murah. Anggaran tidak terduga dapat dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
“Pemerintah daerah juga kita imbau gencar untuk melakukan pasar murah,” tegasnya.
Menurut Zulkifli, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 129. Menurutnya, kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani.
“Apa artinya? Artinya petaninya Pak Gubernur, petani Indonesia lebih makmur. Betul apa tidak? Betul. Kata FAO, kata Bank Dunia, nilai tukar petani sudah naik dari 116 sekarang 129,” ujarnya.
Zulkifli juga menyoroti tingginya biaya produksi padi di Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain. Menurutnya, biaya produksi padi di Indonesia mencapai sekitar Rp14.000 per kilogram, sementara Thailand, Vietnam, dan India sekitar Rp4.000 per kilogram.
Ia menilai penggunaan mekanisasi dan teknologi pertanian perlu diperluas untuk menekan biaya produksi.
“Thailand, Vietnam, India sekitar Rp4.000. Mereka pakai pupuk tablet dan mekanisasi. Satu mesin traktor garap 24 hektare sehari. Kita satu orang 1 hektare 24 hari,” paparnya.
“Pemerintah sekarang sudah mulai mengerjakan,” lanjutnya.
Selain petani, Zulkifli menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan. Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di angka 103.
“Kalau modal 100, untung cuma 3. Enggak nutup ongkos,” ujarnya.
Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung seperti cold storage membuat nelayan lokal memiliki daya tawar yang rendah saat menjual hasil tangkapan.
“Kekayaan laut Sulawesi diambil nelayan kuat. Nelayan lokal lemah, tidak punya daya tawar. Ikan harusnya Rp5 juta, ditawar Rp1 juta, tetap dijual karena tidak ada cold storage,” jelasnya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah menargetkan NTN mencapai 120 pada tahun depan. Salah satu program yang disiapkan yakni pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi balai lelang, cold storage, pabrik es, hingga SPBN.
“Kita bangun kampung nelayan. Ada balai lelang, cold storage, pabrik es, SPBN solar. Tahun depan 2.000, berikutnya 3.000. Total 5.000 kampung nelayan,” tegasnya.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 40.000 bioflok tematik untuk mendukung sektor perikanan. Setiap unit bioflok disebut memiliki nilai sekitar Rp1,5 miliar dengan kebutuhan lahan minimal 1.000 meter persegi.
Di sektor ekonomi desa, Zulkifli menegaskan pemerintah mendorong setiap desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui Koperasi Desa (Kopdes).
“Seluruh bantuan pemerintah melalui Kopdes. Beras, pangan, KIP, bayar listrik, pinjaman UMKM, pupuk, gas subsidi. Semua lewat Kopdes,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes. Zulkifli menyebut sebanyak 30.000 Kopdes ditargetkan mulai beroperasi pada 15 Oktober.
Ia mengatakan penguatan Kopdes merupakan bagian dari penerapan konsep ekonomi Pancasila yang menekankan pemerataan ekonomi.
“Tidak boleh Indonesia dikuasai lima-enam orang kaya. Kita harus kesetaraan. Itulah ekonomi Pancasila,” tandasnya.
Zulkifli juga meminta dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan berbagai program tersebut.
“Buka sawah baru, percepat swasembada, bangun Kopdes 80.000. Tidak ada yang sanggup sendiri. Terima kasih TNI, Polri, pemerintah daerah,” ujarnya.
Usai memberikan pengarahan, Zulkifli meninjau Pasar Pangan Murah di kawasan Tugu Religi Kendari. Dalam kunjungan tersebut, ia membeli 20 kilogram bawang merah dan 10 kilogram telur.
Bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram, sedangkan telur dipasarkan dengan harga Rp20.000 per kilogram.
“Mendasar, besar, skala nasional. Perlu waktu. Saya minta dukungan semua pihak,” pungkasnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut, termasuk pembangunan kampung nelayan dan penguatan Kopdes di Sultra.
“Kami siap mengawal kampung nelayan dan Kopdes di Sulawesi Tenggara,” tegasnya. (red)
