PENAFAKTUAL.COM, MUNA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna mengusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna untuk melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muna.
Hal tersebut karena kondisi keuangan daerah yang dianggap telah mengalami defisit. APBD Muna 2024 sekitar Rp 1,3 Triliun nyaris tidak akan lagi cukup untuk biayai daerah, karena sudah terbagi habis untuk gaji pegawai, anggaran pilkada, bayar utang PEN, TPP ASN, dan lainnya.
“Kalau melihat kondisi keuangan kita saat ini sudah defisit, sehingga ada beberapa solusi yang kami tawarkan diantaranya adalah pemekaran dan perampingan OPD,” kata salah satu anggota Bangar DPRD Muna, LM. Syahlan, Kamis, 4 April 2024.
“Kalau pemekaran, menurut rujukan UU tidak memungkinkan, maka yang sangat memungkinkan dan cepat dilakukan adalah perampingan OPD,” sambungnya.
Ketua komisi II DPRD Muna itu sangat meyakini bila Pemkab Muna melakukan perampingan OPD dengan cepat, maka Pemkab Muna dapat menghemat APBD, sehingga kondisi defisit yang dialami Pemkab Muna saat ini bisa ditutupi ditahun-tahun yang akan datang.
“Nah, kalau dilakukan itu secepatnya, saya kira kita telah melakukan penghematan anggaran yang sangat besar, maka mari kita berpikir untuk daerah dan masyarakat kedepan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Muna, Edy Ugga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan usulan Banggar DPRD Muna terkait perampingan OPD kepada Plt. Bupati Muna, Bachrun Labuta.
Menurutnya, yang dapat menentukan untuk dilakukannya perampingan OPD adalah Pembina Kepegawaian Daerah.
“Sekda itu pejabat yang berwewenang dan yang menentukan adalah pembina kepegawaian daerah, dan saya akan menyampaikan kepada pimpinan, bahwa DPRD sepakat untuk dilakukan perampingan OPD,” ujarnya.
Ketua TAPD Muna itu mengatakan yang menjadi indikator Banggar DPRD Muna usulkan kepada Pemkab Muna harus melakukan perampingan OPD adalah untuk menghemat APBD Muna.
“Perampingan OPD adalah satu untuk menghemat anggaran belanja daerah,” tutur mantan Kadis PU Muna itu. (San)
