Oleh:
MUSAFIR AR., S.H., M.H.
Praktisi Hukum dan Penggiat Hukum Tata Negara – Sultra
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, adalah memastikan bahwa konstitusi dijunjung tinggi sebagai landasan hukum tertinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran mengenai melemahnya kepatuhan terhadap konstitusi, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga negara lainnya.
Fenomena ini memunculkan krisis kepercayaan publik, di mana masyarakat semakin meragukan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat konstitusi. Di tengah situasi ini, kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia membawa harapan baru bagi pemulihan kepercayaan publik terhadap kepatuhan pada konstitusi.
Krisis Kepatuhan pada Konstitusi
Seiring dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia, konstitusi telah menjadi pedoman fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya tercantum hak-hak warga negara, kewajiban negara, serta prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan terhadap konstitusi sering kali diabaikan atau bahkan dilanggar oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi itu sendiri.
Kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kebijakan yang kontroversial, dan tindakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi sering kali menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah intervensi politik yang kerap kali terjadi dalam proses peradilan, serta adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, rakyat semakin skeptis terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Fenomena ini diperparah dengan adanya ketidakpastian hukum dan maraknya korupsi di berbagai lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum. Rasa keadilan masyarakat semakin terkikis, dan konstitusi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan hak-hak rakyat, justru dianggap lemah dalam pelaksanaannya.
Tantangan dan Peluang di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto
Prabowo Subianto, yang kini memimpin Indonesia sebagai Presiden, memikul tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis ini. Masyarakat menaruh harapan tinggi bahwa Prabowo mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kepatuhan terhadap konstitusi. Sebagai tokoh militer yang berkarakter tegas dan disiplin, Prabowo dinilai memiliki modal untuk memperkuat supremasi konstitusi di Indonesia.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Prabowo adalah bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintahannya sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Prabowo perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip supremasi hukum, di mana tidak ada satu pun lembaga atau individu yang boleh berada di atas hukum, termasuk dirinya sendiri sebagai Presiden.
Tantangan lainnya adalah memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum. Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta lembaga pengawasan seperti Komisi Yudisial, yang seharusnya berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi. Namun, dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga ini dinilai tidak cukup kuat atau independen dalam menjalankan tugasnya. Prabowo perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga ini bebas dari intervensi politik dan dapat bekerja secara efektif untuk menegakkan hukum dan konstitusi.
Selain itu, Prabowo juga dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Selama ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah cenderung bekerja untuk kepentingan segelintir elite, bukan untuk rakyat. Prabowo perlu memastikan bahwa pemerintahannya transparan, akuntabel, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi.
Langkah Strategis untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepatuhan pada konstitusi, Presiden Prabowo Subianto harus melakukan serangkaian langkah strategis yang konkret. Salah satunya adalah memperkuat supremasi konstitusi dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus melalui proses uji konstitusionalitas yang ketat, sehingga tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Prabowo juga harus mendorong reformasi di sektor peradilan. Salah satu masalah utama dalam penegakan konstitusi di Indonesia adalah lemahnya integritas di lembaga peradilan. Korupsi di lembaga-lembaga ini masih menjadi persoalan serius, sehingga merusak rasa keadilan masyarakat. Prabowo perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa para hakim dan aparat penegak hukum memiliki integritas tinggi dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
Selain itu, transparansi dalam pengambilan kebijakan harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo. Masyarakat perlu diberi akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat memantau dan mengawal agar setiap kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Keterbukaan ini juga akan membantu mengurangi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, Prabowo harus menunjukkan komitmen yang jelas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selama ini, isu pelanggaran HAM sering kali menjadi sorotan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan pemerintahannya tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dasar warga negara, yang merupakan amanat konstitusi.
Harapan di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Sebagai Presiden, Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab yang besar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepatuhan pada konstitusi. Dengan latar belakangnya sebagai seorang militer yang memiliki disiplin tinggi, Prabowo memiliki modal yang kuat untuk membawa perubahan yang signifikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi di sektor peradilan, penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan langkah-langkah penting yang harus ditempuh oleh Prabowo.
Jika Prabowo berhasil melakukan reformasi tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara dapat pulih. Masyarakat akan kembali percaya bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan amanat konstitusi dan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara adil. Selain itu, Indonesia juga akan semakin kuat sebagai negara hukum yang menghormati konstitusi dan supremasi hukum.
Di masa depan, kepemimpinan Prabowo Subianto diharapkan mampu mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan komitmen yang kuat terhadap penegakan konstitusi, Prabowo memiliki kesempatan besar untuk meninggalkan warisan yang berharga bagi bangsa ini, yakni negara yang benar-benar tunduk pada konstitusi dan menghormati hak-hak seluruh rakyatnya. Keberhasilan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap kepatuhan pada konstitusi akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.(hsn)
