KENDARI – Polemik pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Universitas Sulawesi Tenggara (Sultra), belakangan ini ramai dibahas khalayak umum, khususnya terkait keabsahan pengangkatan rektor.
Dimana sebelumnya, buah dari polemik kepengurusan Yayasan Unsultra, dalam kurun hanya tiga hari, ada dua pelantikan rektor, versi Nur Alam dan versi Dr. M. Yusuf.
Yang mana 29 Desember 2025 lalu, Eks Gubernur Sultra Nur Alam, yang menyebut dirinya sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina Unsultra, memecat Prof. Andi Bahrun dari jabatannya selaku Rektor Unsultra, dan kemudian mengangkat Plt Rektor Unsultra.
Dua hari kemudian, tepatnya 31 Desember 2025, disusul pelantikan Rektor Unsultra, Prof Andi Bahrun yang dipimpin Ketua Yayasan Unsultra, Dr. M. Yusuf, yang dihadiri unsur pemerintah.
Dari dua momen pelantikan ini, lalu timbul pertanyaan banyak orang, siapa yang sah apakah versi Nur Alam, ataukah versi Dr. M Yusuf?, dan akhirnya terjawab, setalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX, Andi Lukman buka suara.
Andi Lukman mengatakan, dalam proses pengangkatan rektor di perguruan tinggi swasta, itu diangkat berdasarkan putusan yayasan, yang legalitas yayasannya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI).
Sehingga dalam situasi ini, kata Andi Lukman legalitas yayasan yang diakui pemerintah, adalah versi Dr. M. Yusuf. Oleh karena itu pengangkatan Prof. Andi Bahrun sebagai Rektor Sultra periode 2025-2029 sah secara hukum, dan pengangkatan versi Nur Alam dianggap ilegal.
Ia pun tegaskan, LLDIKTI Wilayah IX yang mengesahkan pelantikan Andi Bahrun sebagai Rektor Unsultra, berdasarkan akta perubahan yang baru yang sudah disetujui Kemenkumham.
“Pak Andi Bahrun, clear itu, apa yang diakui pemerintah ya itu yang kami jalankan, dan kita harus menghormati putusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM,” ujar dia saat dihubungi awak media ini, Senin, 12 Januari 2026.
Lebih lanjut, Andi Lukman mengaku sudah ditemui Nur Alam, untuk mempertanyakan beberapa hal, salah satunya terkait soal keabsahan pelantikan Rektor Unsultra, Andi Bahrun.
“Pak Nur Alam datang sendiri temui saya, dan saya sampaikan kami tidak diranah konflik yayasan, kami fokus ke akademik, saya tegaskan tidak boleh ada dualisme disitu,” tegas dia.
Meski demikian, Kepala LLDIKTI Wilayah IX ini menghargai proses hukum, ketika ada pihak yang hendak mempersoalkan SK Kemenkumham, dengan catatan tidak boleh menghalang-halangi perkuliahan.
“Kami kan melakukan pengendalian dan pengawasan, utamanya soal akademik, tapi kalau masalah yayasan bukan ranah kami, tetapi kalau misal berkonflik kita usahakan bagaimana baiknya, dan kami sudah mediasi tapi mereka tetap mau tempuh jalur hukum, ya kita hargai itu,” tukasnya.(red)
