KENDARI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Kendari menggelar aksi unjuk rasa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi yang berlangsung di Bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap program dan kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Dua program yang menjadi sorotan utama yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari, Agusta Ngkurere, menilai sejumlah program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Berdasarkan kajian kami, banyak program Prabowo-Gibran yang mengalami kegagalan,” kata Agusta.
Secara khusus, Agusta menyoroti pelaksanaan program MBG yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menilai program tersebut berpotensi menjadi ladang dugaan korupsi apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat.
Selain itu, ia menyinggung sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, persoalan tersebut semakin memperkuat alasan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
HMI MPO Kendari pun mendesak pemerintah menghentikan program MBG dan KDKMP. Menurut Agusta, program KDMP tidak melalui kajian dan perencanaan yang matang.
Mereka meminta agar kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.
Tak hanya menyoroti kedua program tersebut, massa juga menyampaikan tuntutan terkait berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Adapun tuntutan HMI MPO Cabang Kendari dalam aksi tersebut meliputi:
– Menghentikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
– Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
– Menghentikan pelemahan supremasi sipil dan menegakkan amanat Reformasi 1998.
– Mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
– Menghentikan pemotongan pagu Dana Desa (DD) untuk pembiayaan pembangunan KDKMP.
– Memprioritaskan reklamasi pascatambang di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah yang disebut dalam tuntutan sebagai Wawond.
– Menghentikan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Sultra.
– Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
– Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
– Meningkatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
– Mewujudkan subsidi pupuk yang tepat sasaran demi kesejahteraan petani dan pertanian berkelanjutan.
Melalui aksi tersebut, HMI MPO Cabang Kendari berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kebijakan yang menjadi sorotan, sekaligus mengambil langkah konkret untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. (red)
