KENDARI – Keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang melarang operasi mandiri dan mewajibkan penertiban sistem pengangkutan nikel oleh PT ST Nikel Resources tampaknya tidak lebih dari sekadar “kertas” yang tidak memiliki kekuatan. Perusahaan tambang tersebut tetap melakukan aktivitas hauling ore nikel menuju Jetty PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, tanpa memperhatikan keputusan resmi tersebut.
Dua poin penting yang dihasilkan dari RDP pada 28 Oktober 2025, yaitu kewajiban menggunakan jembatan timbang di lokasi pengambilan ore/nikel dan pelarangan hauling mandiri, sepertinya tidak dihiraukan oleh PT ST Nikel Resources. Pada 30 Oktober 2025 dini hari, tim lapangan menemukan aktivitas hauling ore nikel oleh PT ST Nikel Resources di wilayah Abeli Dalam yang tidak mematuhi keputusan RDP.
Sopir truk yang diperiksa tidak dapat menunjukkan surat jalan pengiriman yang lengkap, sehingga menimbulkan keraguan tentang kepatuhan PT ST Nikel Resources terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, truk pengangkut ore juga melintas di jalur umum yang sebelumnya telah dinyatakan dilarang karena risiko keselamatan dan kerusakan infrastruktur.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan Tim Terpadu dan kepatuhan PT ST Nikel Resources terhadap keputusan resmi. Perusahaan tampaknya mengabaikan instruksi DPRD dan Tim Terpadu, sehingga menimbulkan anggapan bahwa mereka kebal hukum. Sementara itu, Tim Terpadu terlihat tak berdaya dalam menegakkan keputusan rapat resmi.
