KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengadakan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan, mulai dari Ketua DPRD Sultra hingga tiga Wakil Ketua DPRD Sultra. Mobil dinas baru merek Hyundai dengan taksiran harga miliaran rupiah per unitnya itu telah diserahterimakan kepada unsur pimpinan DPRD Sultra tahun ini.
Pengadaan mobil dinas baru tersebut tertera dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPBJP) dengan pagu sebesar Rp5.589.000.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Namun, pengadaan mobil dinas baru ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Kendari, Andi Awaluddin. Ia menilai bahwa pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD menunjukkan kurangnya kepekaan dan empati sosial terhadap masyarakat.
“Ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang saat ini sedang menyoroti bagaimana kemewahan fasilitas dan gaji besar yang diperoleh anggota DPR, saya pikir pengadaan ini menjadi cerminan bahwa anggota DPR utamanya unsur pimpinan tidak mempunyai empati sosial,” ucapnya pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Andi Awaluddin menambahkan bahwa DPRD seolah tidak lagi memandang penting harapan dan suara-suara rakyat, melainkan lebih cenderung mementingkan kenyamanan fasilitas dengan standar kemewahan yang dipertontonkan kepada publik.
“Saya pikir itu sangat mencederai perasaan publik, dan ini menjadi buruk ketika sorotan publik harus mengarah kepada DPR lembaga legislatif,” tegasnya.
Ia berharap bahwa legislator harus lebih peka lagi dengan kondisi rakyatnya dan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan memperkaya diri atau memfasilitasi diri dengan kemewahan.
“Harusnya anggota atau unsur pimpinan DPRD Sultra berpikir bagaimana anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan memperkaya diri,” tukasnya.(red)
