Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Daerah · 26 Okt 2023 15:34 WITA ·

Dishut Sultra Sebut Belum Terima Tembusan PPKH Tersus PT Manyoi Mandiri


 PLT Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Ir Sahid. Foto: Istimewa Perbesar

PLT Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Ir Sahid. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebelumnya keluarkan rekomendasi penghentian sementara pembangunan terminal khusus (Tersus) PT Manyoi Mandiri. Penghentian itu, ditenggerai lokasi pembangunan Tersus PT Manyoi Mandiri masuk dalam kawasan hutan lindung.

Hal itu pula diperkuat dengan surat rekomendasi lolasi pembangunan tersus PT Manyoi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bombana Nomor: 503.18/0001/DPMPTSP/01/2022 tertanggal 24 Januari 2022.

Dalam surat itu, di poin enam (6) bahwa rencana pembangunan Tersus PT Manyoi Mandiri sudah sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bombana. Namun, perlu dipertimbangkan karena lokasi dimaksud berada di kawasan hutan lindung.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sultra, Ir Sahid mengatakan bahwa, sejauh ini belum ada tembusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) terkait Persetujuan Peminjaman Kawasan Hutan (PPKH) pembangunan Tersus PT Manyoi Mandiri.

“Belum ada tembusan PPKH (PT Manyoi Mandiri) dari pusat,” ungkap dia saat ditemui awak media ini, Rabu, 26 Oktober 2023.

Hanya memang, lanjut dia, PT Manyoi Mandiri sudah mengurus Pertimbangan Teknis (Pertek) pengusulan PPKH pembangunan tersus yang berlokasi di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana.

“Pernah mengurus pertek disini (Dishut Sultra), karena memang kewenangan kami,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sahid menerangkan mengenai pengusulan PPKH ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Pertama untuk analisis status dan fungsi kawasan hutan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkunga (BPKHTL).

Kemudian, pertek dan analisis status dan fungsi kawasan hutan dan pertimbangan teknis menjadi dasar pemohon untuk mengajukan rekomendasi ke gubernur, serta persyaratan administrasi dan teknis lainnya yang diajukan pemohon ke KLHK melalui OSS.

Proses ini, jelas diatur dalam Peraturan Menter Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

“Pad prinsipnya, sejauh ini kami belum terima tembusan IPPKH PT Manyoi Mandiri dari KLHK,” tukasnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media ini, PT Manyoi Mandiri belum memberikan keterangannya mengenai status Tersus PT Manyoi Mandiri yang masuk dalam kawasan hutan lindung.(**)

Artikel ini telah dibaca 63 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Demi Kendari BISA, AJP-ASLI Siap Berkorban Tenaga, Pikiran, hingga Harta

17 Juni 2024 - 20:38 WITA

Khutbah di Konawe, Lukman Abunawas Sampaikan Makna Idul Adha

17 Juni 2024 - 20:22 WITA

Lukman Abunawas Lepas Jenazah Kader PDI-P Sultran Simon Palloan ke Tanah Toraja

16 Juni 2024 - 09:48 WITA

Bantah Tudingan Manipulasi Data Siswa, Begini Penjelasan SMPS Islam Terpadu Muna Bakti

15 Juni 2024 - 16:51 WITA

Reaksi Kemenhub Soal Tumpahan Ore Nikel di Perairan Labengki

14 Juni 2024 - 22:23 WITA

Bupati Konkep Apresiasi Polda Sultra Sediakan Kuota Bintara Polri Tiap Kabupaten

14 Juni 2024 - 15:34 WITA

Trending di Daerah