Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Daerah · 6 Okt 2026 14:53 WITA ·

Cegah Jemaah Terlantar, DPRD Bombana Desak Kemenhaj Sultra Awasi Travel Nakal


 Wakil Ketua Komisi I DPRD Bombana, Sudiami, S.H., bersama sejumlah anggota dewan melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah. Foto: Istimewa
Perbesar

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bombana, Sudiami, S.H., bersama sejumlah anggota dewan melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah. Foto: Istimewa

KENDARI – Maraknya keluhan jemaah umrah yang diterlantarkan biro travel membuat DPRD Kabupaten Bombana bergerak.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bombana, Sudiami, S.H.,M.H. ,bersama sejumlah anggota dewan melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Tenggara, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenhaj Sultra itu dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sultra, H Lampane.

Sudiami mengungkapkan, DPRD Bombana menerima banyak laporan warga yang menjadi korban travel umrah tidak profesional. Modusnya beragam, mulai dari jadwal keberangkatan tidak pasti, fasilitas hotel tidak sesuai, hingga jemaah terlantar di Jakarta.

“Kami datang untuk mengawal. Jangan sampai ada lagi warga Bombana yang menjadi korban travel nakal. Sudah bayar puluhan juta, tapi keberangkatan tidak jelas,” tegas politisi PKS tersebut.

Dalam audiensi itu, DPRD Bombana menyampaikan tiga desakan utama:

Pertama, memperketat verifikasi dan akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Bombana. Kedua, membuka posko pengaduan jemaah yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin bagi travel yang terbukti menelantarkan jemaah.

Menanggapi desakan tersebut, H. Lampane menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan.

Menurutnya, langkah DPRD Bombana sejalan dengan tugas Kemenhaj dalam melindungi jemaah.

“Kami tidak akan mentolerir travel yang menelantarkan jemaah. Semua travel wajib memenuhi 5 pasti umroh: pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya,” ujar Lampane.

Ia memastikan pihaknya akan segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh PPIU di Sultra.

Audiensi ditutup dengan foto bersama dan kesepakatan membangun kanal komunikasi pengawasan bersama antara DPRD Bombana dan Kanwil Kemenhaj Sultra untuk mencegah kasus jemaah terlantar terulang di masa depan.(red)

Artikel ini telah dibaca 70 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polres Muna Bakal Gelar Operasi Zebra Anoa Mulai 16 November, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar!

13 November 2026 - 14:18 WITA

LM Rusman Emba Resmi Dilantik Jadi Ketua FKPPI Sultra Periode 2023-2028

12 November 2026 - 18:40 WITA

KN Chundamani P.116 dan KNP 370 Milik KSOP Kendari Gelar Patroli Gabungan di Perairan Molawe

12 November 2026 - 13:03 WITA

Bank Sultra Salurkan CSR Rp35 Juta untuk Buku Bacaan Perpustakaan Muna

3 November 2026 - 16:09 WITA

PT GAP Jawab Keluhan Nelayan: Dua Perahu Diserahkan untuk Warga Parasi dan Watumbohoti

31 Oktober 2026 - 09:13 WITA

Didatangi Massa, Kadispar Sultra Rdwan Badallah Ngumpet di Balik Staf Perempuan

28 Oktober 2026 - 13:23 WITA

Trending di Daerah